Berita

Anggota DPR Fraksi Demokrat, Frederik Kalalembang. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Demokrat Bantah Ada Agenda Politik 2029 di Balik Manuver Roy Suryo

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 16:06 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Partai Demokrat menegaskan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan langkah Roy Suryo yang mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk melalui peluncuran buku 'Gibran End Game'.

Belakangan, publik kerap mengaitkan manuver tersebut dengan dinamika politik menuju Pilpres 2029.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Frederik Kalalembang mengatakan Roy Suryo bukan lagi bagian dari partai, sehingga sikap dan tindakannya tidak bisa dikaitkan dengan Demokrat.


"Roy Suryo kan memang sudah bukan anggota lagi. Dia nggak ada lagi hubungannya dengan itu. Dan orang cuma hanya kait-kaitkan saja dengan Roy Suryo," ujar Frederik kepada RMOL di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia menambahkan, persepsi publik sering muncul karena kedekatan personal yang disalahartikan sebagai agenda politik.

Tegasnya, Demokrat sudah tidak merasa bertanggung jawab atas persepsi publik.

Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi bahwa serangan Roy Suryo terhadap Gibran dan keluarga Joko Widodo merupakan bagian dari skenario politik tertentu, termasuk dugaan upaya membuka jalan bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2029. 

Frederik menegaskan, asumsi tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan sikap resmi partai.

Soal isu dugaan ijazah palsu yang juga kerap disinggung Roy Suryo, Frederik menyatakan Demokrat menilai persoalan tersebut sudah sepenuhnya berada di ranah hukum dan tidak relevan lagi diperdebatkan secara politik. 

"Saya kira sudah ke ranah hukum dan sudah masuk ke ranah penyidikan, jadi saya kira kita serahkan saja semua kepada yang berwajib, karena nanti akan dibuktikan," tandasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya