Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher (Foto: Dokumen situs DPR RI)

Politik

Komisi IX DPR Desak Kemenkes Edukasi Masyarakat Terkait Isu Superflu

RABU, 14 JANUARI 2026 | 10:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya isu superflu di tengah masyarakat mendorong Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan edukasi dan literasi kesehatan yang akurat. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak panik dan keliru dalam mengambil tindakan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

“Terkait isu superflu yang saat ini banyak beredar, kami meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan edukasi dan literasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu panik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan,” ujar Netty.


Menurut Netty, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang benar mengenai cara menjaga kesehatan, mengenali gejala flu, serta mengetahui kapan dapat melakukan penanganan mandiri dan kapan harus mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan.

“Yang terpenting, masyarakat mampu menjaga kesehatannya dan memahami tata laksana ketika mengidap flu, termasuk mengetahui kapan harus memperoleh layanan di fasilitas kesehatan,” jelas legislator PKS tersebut.

Lebih lanjut, Netty juga mendorong fasilitas kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan untuk aktif melakukan upaya promotif dan preventif, sekaligus menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat.

“Kami mendorong fasilitas kesehatan untuk memberikan informasi yang benar dan menenangkan terkait superflu, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya