Dorongan Ubah Sistem Pilkada Sarat Kepentingan Elite

Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD menuai kecurigaan kuat di kalangan masyarakat. 

Dorongan tersebut dinilai bukan semata demi perbaikan demokrasi, melainkan sarat kepentingan pragmatis oligarki dan elite partai politik.

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menilai, Pilkada langsung selama ini membuat kemenangan tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan modal semata. Meski biaya politik besar dikeluarkan, hasil akhir tetap bergantung pada kehendak rakyat.

“Muncul kecurigaan kuat bahwa jangan-jangan dorongan mengubah sistem Pilkada ini hanyalah upaya pragmatis para oligarki dan elite parpol. Sebab dalam Pilkada langsung, modal finansial yang besar tidak menjamin kemenangan jika rakyat tidak berkehendak,” ujarnya kepada RMOL, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menduga, para elite kini mulai menyadari risiko dan kerugian dari investasi politik yang mereka tanamkan dalam Pilkada langsung, termasuk praktik pendanaan gelap yang tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan.

Dalam konteks tersebut, Pilkada melalui DPRD dinilai memberikan kepastian politik yang lebih besar bagi elite. Menurut Nurul, mekanisme ini membuat hasil pemilihan jauh lebih mudah diprediksi dan dikendalikan sejak awal.

“Melalui Pilkada di DPRD, kemenangan menjadi jauh lebih mudah diprediksi dan dikontrol melalui lobi-lobi elite sebelum pemilihan dimulai,” tegasnya.

Ia meyakini, skema tersebut dipandang sebagai jalan pintas untuk mengamankan kekuasaan di tingkat lokal dengan biaya politik yang lebih rendah dan hasil yang lebih pasti.

“Cara ini yang saya yakini mereka menganggapnya sebagai cara mudah untuk mengamankan kekuasaan di tingkat lokal dengan biaya dan kemenangan yang lebih ‘terukur’ di tingkat elite,” pungkas Nurul.