Berita

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Dorongan Ubah Sistem Pilkada Sarat Kepentingan Elite

RABU, 14 JANUARI 2026 | 10:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD menuai kecurigaan kuat di kalangan masyarakat. 

Dorongan tersebut dinilai bukan semata demi perbaikan demokrasi, melainkan sarat kepentingan pragmatis oligarki dan elite partai politik.

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menilai, Pilkada langsung selama ini membuat kemenangan tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan modal semata. Meski biaya politik besar dikeluarkan, hasil akhir tetap bergantung pada kehendak rakyat.


“Muncul kecurigaan kuat bahwa jangan-jangan dorongan mengubah sistem Pilkada ini hanyalah upaya pragmatis para oligarki dan elite parpol. Sebab dalam Pilkada langsung, modal finansial yang besar tidak menjamin kemenangan jika rakyat tidak berkehendak,” ujarnya kepada RMOL, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menduga, para elite kini mulai menyadari risiko dan kerugian dari investasi politik yang mereka tanamkan dalam Pilkada langsung, termasuk praktik pendanaan gelap yang tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan.

Dalam konteks tersebut, Pilkada melalui DPRD dinilai memberikan kepastian politik yang lebih besar bagi elite. Menurut Nurul, mekanisme ini membuat hasil pemilihan jauh lebih mudah diprediksi dan dikendalikan sejak awal.

“Melalui Pilkada di DPRD, kemenangan menjadi jauh lebih mudah diprediksi dan dikontrol melalui lobi-lobi elite sebelum pemilihan dimulai,” tegasnya.

Ia meyakini, skema tersebut dipandang sebagai jalan pintas untuk mengamankan kekuasaan di tingkat lokal dengan biaya politik yang lebih rendah dan hasil yang lebih pasti.

“Cara ini yang saya yakini mereka menganggapnya sebagai cara mudah untuk mengamankan kekuasaan di tingkat lokal dengan biaya dan kemenangan yang lebih ‘terukur’ di tingkat elite,” pungkas Nurul.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya