Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Rismon Sianipar:

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

RABU, 14 JANUARI 2026 | 05:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rismon Sianipar selaku penuding ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi),  secara terbuka menyinggung peran Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menyoroti barang bukti pendidikan yang disebut hanya berupa transkrip nilai sarjana muda.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait gelar sarjana penuh Jokowi yang selama ini dikenal luas. 

"Pertanyaanya, kalau barang bukti yang disita transkrip nilai sarjana muda, kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh. Jadi tidak konsisten," kata Rismon usai sidang lanjutan sengketa informasi publik terkait salinan ijazah Jokowi, dikutip dari Youtube Official Inews, Rabu 14 Januari 2026.


Dalam kesempatan tersebut, Rismon mengungkap bahwa beberapa profesor yang sekarang aktif di UGM pada tahun 1980-1986, menyebutkan ada tiga evaluasi jenjang akademik.

Pertama, empat semester pertama atau dua tahun pertama, kalau IPK di bawah 2 (mahasiswa) bukan di-DO (drop out), tapi secara sukarela (diminta) mengundurkan diri," kata Rismon. 

Evaluasi kedua, kata Rismon, sarjana muda atau enam semester yang cuma memiliki IPK 2, maka tidak boleh melanjutkan jejang sarjana penuh.

"(Mahasiswa) diminta setop di sarjana muda," kata Rismon.

Selanjutnya, apabila IPK di atas 2,5 maka mahasiswa baru bisa melanjutkan sarjana penuh

Sidang lanjutan sengketa informasi publik terkait salinan ijazah Jokowi, kembali digelar di Gedung Komisi Informasi Pusat, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026. Sidang atas tuntutan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi alias Bonjowi terhadap UGM, dengan agenda pemeriksaan hasil uji konsekuensi ulang.

Sengketa informasi ini diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman yang tergabung dalam kelompok Bonjowi. Mereka meminta salinan ijazah beserta dokumen akademik pendukung proses perkuliahan Jokowi di UGM.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya