Berita

Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

Mantan Wakapolri: Kantor Polisi Bukan Kantor Titipan!

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 20:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proses penanganan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dianggap bermasalah. Pasalnya, terdapat kejanggalan dari segi keterangan pejabat Polri terkait, khususnya soal barang bukti.

Hal tersebut disampaikan mantan Wakil Kepala Polri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, dalam Sidang Kasus Ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2026.

Dia menjelaskan, keterangan pejabat Bareskrim Polri yang mengumumkan hasil penyidikan menunjukkan ijazah Jokowi asli, terbilang janggal.


Karena di satu sisi, dalam momen itu disebutkan yang bersangkutan bahwa ijazah Jokowi telah disita sebagai barang bukti, yang berarti sebagai tindakan penegakan hukum atas dugaan kejahatan.

Tetapi di sisi yang lain, diperoleh fakta dari salah satu elite politik yang mengklaim dirinya datang ke Solo bertemu Jokowi, dan diperlihatkan langsung ijazahnya.

"Jadi sekali lagi, jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti, atau dokumen hanya dititipkan," ujar Oegroseno. 

Dia mengultimatum dalam kasus ini, agar pejabat kepolisian tidak asal memberikan keterangan atas kasus yang sedang ditangani.

Apalagi, terkait dengan barang bukti kejahatan yang telah disita dari pelaku, sehingga dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Ini Polri, bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ," pungkas Oegroseno.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya