Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Megawati Soekarnoputri:

Rakyat Disingkirkan dan Alam Dikorbankan Demi Pembangunan

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 00:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya regulasi yang dinilai terlalu memanjakan konsesi besar hingga memicu bencana ekologis masif di berbagai wilayah Indonesia disorot Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Presiden ke-5 RI itu secara spesifik menghubungkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Menurutnya, banjir ekstrem dan longsor tersebut bukanlah peristiwa alam semata, melainkan dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi.


"Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," tegas Megawati dalam pidato peringatan HUT PDIP ke-53 dan pembukaan Rakernas I di Ancol, Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2026. 

Megawati menambahkan bahwa pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap air, yang pada akhirnya menghantam kehidupan rakyat kecil di hilir yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Megawati menegaskan bahwa PDIP menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan namun mengabaikan keadilan ekologis. 

Ia mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 tentang vitalnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa. Baginya, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kemunduran bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujarnya. 

Kritik ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDIP, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.

Lebih jauh, Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keberpihakannya yang nyata terhadap rakyat dan kelestarian alam. 

Melalui Rakernas I ini, PDIP berkomitmen untuk memperkuat agenda strategis dalam menghadapi krisis ekologis global demi keselamatan masa depan bangsa.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keputusan Jokowi Cawe-cawe PSI Kurang Tepat

Selasa, 02 Juni 2026 | 00:11

Ryamizard Ryacudu: Jenderal Tempur yang Memilih Jalan Ketegasan

Selasa, 02 Juni 2026 | 00:03

Daging Kurban Jadi Sumber Pangan Bergizi Keluarga Prasejahtera

Senin, 01 Juni 2026 | 23:48

Empat Jenderal di Pusara Ryamizard Ryacudu

Senin, 01 Juni 2026 | 23:07

Sebelum Ditunjukkan, Rakyat Masih Yakin Ijazah Jokowi Palsu

Senin, 01 Juni 2026 | 23:00

Non-Blok dalam Pusaran AS-China-Rusia-Iran

Senin, 01 Juni 2026 | 22:55

Ketua BKSAP Puji Pelaksanaan Haji 2026, Tapi Tetap Beri Catatan

Senin, 01 Juni 2026 | 22:46

CBA Minta KPK Periksa Semua Pengusaha Rokok Termasuk M Suryo

Senin, 01 Juni 2026 | 22:35

Dewan Komisaris Pertamina Tanamkan Jiwa Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar

Senin, 01 Juni 2026 | 22:25

Balinale Hadirkan 94 Film Internasional di Sanur

Senin, 01 Juni 2026 | 22:18

Selengkapnya