Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Defisit APBN Melebar, Purbaya: Saya Bisa Bikin Nol tapi Ekonomi Morat-Marit

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 16:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini melampaui defisit APBN 2024 sebesar Rp509,1 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB. Selain itu angka ini juga melewati target awal sebesar 2,53 persen PDB dan mendekati ambang batas aman 3 persen.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi fiskal countercyclical untuk menahan perlambatan ekonomi.


Ia menegaskan, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menekan defisit hingga nol persen, namun opsi itu tidak diambil karena berisiko terhadap perekonomian nasional.

"Defisitnya naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen, ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Sebetulnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa, saya potong anggarannya, tapi ekonomi morat-marit," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis 8 Januari 2026.

Meski defisit melebar, Purbaya memastikan posisi fiskal Indonesia tetap terjaga dan tidak melampaui batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung (defisit), kita pastikan di bawah 3 persen. ini adalah standar yang paling ketat," kata Purbaya.

Untuk diketahui defisit APBN sendiri mencerminkan kondisi di mana realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Sepanjang 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu anggaran.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya