Pilkada Ala Orba Ditolak Publik Digital, TikTok dan Instagram Paling Keras

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan sekadar perdebatan elite partai politik namun telah hidup dan diperdebatkan secara luas di ruang publik digital.

Kesimpulan demikian setidaknya terekam dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang memotret mayoritas pengguna media sosial menolak skema pilkada gaya Orde Baru (Orba).

"Penolakan paling keras justru datang dari platform dengan interaksi visual dan diskusi publik tinggi. Artinya, isu ini hidup di ruang publik digital, bukan sekadar wacana elit di gedung parlemen," kata Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, Rabu, 7 Januari 2026.

Penolakan paling tinggi datang dari pengguna TikTok. Ardian merinci sebanyak 68,3 persen responden di platform berbasis video pendek itu menyatakan tidak setuju pilkada dipilih lewat DPRD.

Di posisi berikutnya, pengguna Instagram juga menunjukkan resistensi kuat. Sebanyak 67,3 persen responden Instagram menolak pilkada melalui DPRD. Pola serupa terlihat di Facebook, dengan tingkat penolakan mencapai 65,6 persen.

Sementara itu, meski relatif lebih rendah, penolakan tetap dominan di platform X (dulu Twitter). Sebanyak 50,0 persen pengguna X menyatakan tidak setuju pilkada tidak langsung.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 10–19 Oktober 2025. 

Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, hasil survei diklaim merepresentasikan sekitar 208 juta pemilih di Indonesia.

“Metodologi survei kami telah teruji, baik dalam survei nasional maupun quick count yang konsisten dengan hasil resmi KPU,” demikian Ardian.