Berita

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Masih Reses, Komisi III DPR Undang Pakar Bahas Reformasi Polri

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 10:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Habiburokhman menjelaskan, RDPU yang digelar di masa reses tersebut telah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI.

“Acara RDPU Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan ini kami selenggarakan di masa reses setelah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI,” kata Habiburokhman.

“Acara RDPU Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan ini kami selenggarakan di masa reses setelah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI,” kata Habiburokhman.

Ia menegaskan, RDPU tersebut sangat penting karena membahas agenda reformasi di tubuh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
“Dan mengingat memang penting bagi kita untuk terus berkontribusi pemikiran terkait reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan,” ujar legislator Partai Gerindra itu.

Dalam RDPU kali ini, Komisi III DPR RI menghadirkan pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi serta kriminolog Adrianus Meliala.

“Saya informasikan kepada Pak Rullyandi dan Pak Adrianus Meliala, sebelumnya kami juga sudah beberapa kali menggelar RDPU, mendengarkan keterangan para ahli, termasuk menerima masukan serta laporan dan aduan masyarakat terkait reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan,” pungkas Habiburokhman.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya