Berita

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Masih Reses, Komisi III DPR Undang Pakar Bahas Reformasi Polri

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 10:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Habiburokhman menjelaskan, RDPU yang digelar di masa reses tersebut telah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI.

“Acara RDPU Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan ini kami selenggarakan di masa reses setelah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI,” kata Habiburokhman.

“Acara RDPU Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan ini kami selenggarakan di masa reses setelah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI,” kata Habiburokhman.

Ia menegaskan, RDPU tersebut sangat penting karena membahas agenda reformasi di tubuh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
“Dan mengingat memang penting bagi kita untuk terus berkontribusi pemikiran terkait reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan,” ujar legislator Partai Gerindra itu.

Dalam RDPU kali ini, Komisi III DPR RI menghadirkan pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi serta kriminolog Adrianus Meliala.

“Saya informasikan kepada Pak Rullyandi dan Pak Adrianus Meliala, sebelumnya kami juga sudah beberapa kali menggelar RDPU, mendengarkan keterangan para ahli, termasuk menerima masukan serta laporan dan aduan masyarakat terkait reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan,” pungkas Habiburokhman.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya