Jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang (Foto: Kemlu RI)
Indonesia menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik Yaman Selatan, yang semakin memanas sejak akhir Desember 2025.
Melalui unggahan resmi di platform X pada Kamis, 8 Januari 2026, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen untuk mendorong penyelesaian damai.
“Mendorong semua pihak terkait untuk berpartisipasi secara konstruktif, menahan diri, dan mengedepankan dialog politik yang inklusif dan komprehensif dalam menyelesaikan perbedaan,” tulis Kemlu RI.
Indonesia juga menyambut baik langkah diplomatik Kerajaan Arab Saudi yang berinisiatif memfasilitasi konferensi komprehensif di Riyadh.
Forum tersebut diharapkan mempertemukan seluruh faksi di Yaman selatan untuk mencari solusi yang adil dan damai.
“Indonesia menyambut baik upaya Kerajaan Arab Saudi untuk memfasilitasi penyelenggaraan konferensi komprehensif di Riyadh yang akan mempertemukan seluruh faksi yang ada di Yaman selatan,” lanjut pernyataan itu.
Konflik di Yaman selatan semakin memperlihatkan retaknya hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam koalisi anti-Houthi. Serangan udara Saudi terhadap wilayah yang dikuasai Dewan Transisi Selatan (STC) menjadi tanda jelas bahwa poros Riyadh-Abu Dhabi tidak lagi sejalan.
Ketegangan memuncak pada 2 Januari 2026 ketika serangan udara menghantam al-Khashaa di Hadramaut, menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai lebih dari 20 lainnya. Riyadh menuding wilayah itu sebagai jalur masuk pasokan senjata bagi STC, yang disebut berasal dari UEA.
Situasi semakin rumit setelah Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Saudi mengeluarkan dekrit resmi memecat Pemimpin STC Aidarous al-Zubaidi karena diduga berkhianat dan melarikan diri.
Intelijen Saudi mendeteksi pergerakan pasukan besar di bawah kendali Zubaidi dari Aden menuju Provinsi al-Dhale, sehingga jet tempur koalisi pada Rabu, 7 Januari 2026 melancarkan lebih dari 15 serangan udara yang menewaskan empat warga sipil.
