Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Kritik Masyarakat kepada Pemerintah Bukan Ejekan, Melainkan Masukan

RABU, 07 JANUARI 2026 | 09:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ejekan sebagai bentuk penghargaan mendapat sorotan dari Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio atau Hensat.

Menurut Hensat, pandangan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menyederhanakan makna kritik publik. Ia menegaskan bahwa tidak semua kritik dapat disamakan dengan ejekan.

“Memang tergelitik jika ejekan dianggap sebagai bentuk penghargaan, padahal belum tentu demikian,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.


Hensat menilai masukan kritis dari masyarakat seharusnya dipahami sebagai bagian dari kontrol publik yang bertujuan memperbaiki kebijakan dan kinerja pemerintah.

“Masukan kritis dari masyarakat seharusnya diterima sebagai bahan perbaikan, bukan dimaknai sebagai upaya mengejek,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ejekan, cemoohan, hingga fitnah yang ditujukan kepada dirinya dan pemerintah justru diterimanya dengan kepala tegak.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Awal Tahun dalam Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Januari 2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa sejak awal banyak pihak meragukan keberhasilan program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun kini, ia menegaskan keraguan tersebut telah terjawab.

“Begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir. Mereka mengatakan MBG pasti gagal. Namun, kami membuktikan bahwa MBG berhasil dan kini dinantikan oleh seluruh rakyat,” tegas Prabowo.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya