Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Pembangunan fasilitas Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi baru dimulai pada kuartal keempat 2026.
Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani usai menghadiri retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 6 Januari 2026.
Rosan menjelaskan bahwa meski proses lelang tanah di Arab Saudi telah dimenangkan, pembangunan fisik Kampung Haji belum dimulai dalam waktu dekat.
“Enggak, untuk pembangunannya nanti rencana di kuartal keempat 2026,” ujar Rosan.
Ketika ditanya apakah fasilitas hotel yang telah dibeli untuk Kampung Haji bisa digunakan pada musim haji tahun ini, Rosan tidak menjawab dengan jelas.
Namun demikian, pemerintah telah mengamankan sejumlah aset pendukung di Arab Saudi.
“Yang sudah dibeli, sudah disurvei Kementerian Haji, yang sudah dibeli,” katanya singkat.
Keberhasilan pemerintah Indonesia memiliki Kampung Haji di Arab Saudi menjadi salah satu sorotan utama dalam retret Kabinet Merah Putih yang digelar di Hambalang.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di sela-sela kegiatan retret mengungkapkan keberhasilan Danantara memenangkan lelang tanah untuk pembangunan Kampung Haji RI di Arab Saudi.
Selain itu, pemerintah melalui Danantara juga telah memiliki hotel di Arab Saudi yang akan diperuntukkan sebagai bagian dari kawasan Kampung Haji.
“Keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya kita bisa memiliki Kampung Haji di Arab. Jadi Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Makkah,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, kepemilikan aset tersebut merupakan hasil diplomasi intensif Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintah Arab Saudi, yang bahkan mendorong perubahan kebijakan kepemilikan aset bagi negara asing.
“Ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi mengubah aturan untuk sebuah negara bisa memiliki aset di Arab Saudi,” jelasnya.
