Berita

Direktur Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Ada Makna Rekonsiliasi di Balik Pernyataan Prabowo Dukung Pramono

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 19:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada makna tersirat yang terkandung dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di luar Kabinet Merah Putih.

"Prabowo ingin menegaskan kalau PDIP itu oposisi konstitusional, bukan oposisi permanen," kata Direktur Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 6 Januari 2026.

Menurutnya, pernyataan Prabowo yang lantang mendukung Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta meski PDIP di luar pemerintahan dimaknai sebagai narasi rekonsiliasi.


Dengan klaim mendukung Pramono, kata Gde, Prabowo memperlihatkan ingin mengutamakan kapasitas dan stabilitas, bukan sekadar koalisi semata.

"Maksudnya, boleh di luar kabinet, tapi jangan 'bakar jembatan' (pemerintahan). Ada ruang kerja sama isu-isu tertentu seperti APBN, legislasi, dan stabilitas yang dia jaga," lanjutnya.

"Secara singkat, Prabowo sedang berkata: 'Saya presiden semua pihak. PDIP boleh di luar, tapi bukan untuk dimusuhi. Politik nasional tegas, politik daerah fleksibel," tandasnya.

Dalam puncak peringatan Natal Nasional 2025, Presiden Prabowo menekankan pesan persatuan. Ia mencontohkan persatuan dalam bingkai pemerintahan yang tidak selalu dimaknai sebagai satu koalisi.

"Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDIP boleh di luar, tapi kerja sama. Saya dukung Pramono jadi Gubernur DKI, betul," ujar Prabowo di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya