Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Fahira Idris:

Revitalisasi Kota Tua Layak Jadi PSN

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 12:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kawasan Kota Tua bukan hanya aset Jakarta, melainkan warisan sejarah dan identitas bangsa yang memiliki nilai strategis nasional sehingga layak mendapat perhatian dan dukungan negara secara menyeluruh.

Demikian pandangan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 6 Januari 2025.

Fahira mengaku mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengusulkan Revitalisasi Kota Tua Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 


“Mengusulkan revitalisasi Kota Tua sebagai PSN merupakan langkah visioner untuk memastikan kawasan bersejarah tersebut dikelola secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi bangsa," kata Fahira.

Fahira mengungkapkan, setidaknya ada lima alasan kuat mengapa Kota Tua Jakarta layak ditetapkan sebagai PSN. Pertama, Kota Tua memiliki nilai sejarah dan simbolik nasional.

Kedua, revitalisasi Kota Tua berdampak strategis bagi perekonomian nasional. Fahira Idris menegaskan bahwa kawasan heritage yang dikelola dengan baik terbukti mampu menjadi motor ekonomi kreatif dan pariwisata berkualitas. 

Ketiga, Kota Tua berperan penting dalam diplomasi budaya dan citra global Indonesia.
Fahira menilai Kota Tua dapat menjadi etalase Indonesia di mata dunia, sejajar dengan kawasan heritage kota-kota besar dunia. 

Keempat, revitalisasi Kota Tua harus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Fahira mengingatkan bahwa revitalisasi tidak boleh hanya berorientasi pada fisik dan estetika. 

Kelima, status PSN memperkuat tata kelola lintas sektor dan lintas lembaga. Menurut aktivis perempuan ini, revitalisasi Kota Tua membutuhkan koordinasi kuat antara pelestarian cagar budaya, penataan ruang, transportasi, pengendalian banjir dan rob, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya