Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Fahira Idris:

Revitalisasi Kota Tua Layak Jadi PSN

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 12:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kawasan Kota Tua bukan hanya aset Jakarta, melainkan warisan sejarah dan identitas bangsa yang memiliki nilai strategis nasional sehingga layak mendapat perhatian dan dukungan negara secara menyeluruh.

Demikian pandangan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 6 Januari 2025.

Fahira mengaku mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengusulkan Revitalisasi Kota Tua Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 


“Mengusulkan revitalisasi Kota Tua sebagai PSN merupakan langkah visioner untuk memastikan kawasan bersejarah tersebut dikelola secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi bangsa," kata Fahira.

Fahira mengungkapkan, setidaknya ada lima alasan kuat mengapa Kota Tua Jakarta layak ditetapkan sebagai PSN. Pertama, Kota Tua memiliki nilai sejarah dan simbolik nasional.

Kedua, revitalisasi Kota Tua berdampak strategis bagi perekonomian nasional. Fahira Idris menegaskan bahwa kawasan heritage yang dikelola dengan baik terbukti mampu menjadi motor ekonomi kreatif dan pariwisata berkualitas. 

Ketiga, Kota Tua berperan penting dalam diplomasi budaya dan citra global Indonesia.
Fahira menilai Kota Tua dapat menjadi etalase Indonesia di mata dunia, sejajar dengan kawasan heritage kota-kota besar dunia. 

Keempat, revitalisasi Kota Tua harus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Fahira mengingatkan bahwa revitalisasi tidak boleh hanya berorientasi pada fisik dan estetika. 

Kelima, status PSN memperkuat tata kelola lintas sektor dan lintas lembaga. Menurut aktivis perempuan ini, revitalisasi Kota Tua membutuhkan koordinasi kuat antara pelestarian cagar budaya, penataan ruang, transportasi, pengendalian banjir dan rob, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya