Berita

Kebersamaan SBY dan Jokowi beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Politik

SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 12:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi perbincangan publik.

Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai tudingan terhadap SBY tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Jokowi sendiri yang berulang kali menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazahnya. Menurutnya, pernyataan tersebut secara politis membuka ruang spekulasi di ruang publik.

“Maka wajar jika publik bertanya siapa orang besar yang dimaksud?” kata Nurul Fatta.


Ia menjelaskan, jika dieliminasi satu per satu, Anies Baswedan bukanlah “orang besar” dalam pengertian kekuasaan di tingkat nasional. Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks calon presiden pada Pilpres 2024.

“Kalau bicara jenderal, ya jenderal siapa? Megawati sulit dikaitkan karena isu ini sudah muncul sebelum konflik Jokowi dengan PDIP. Prabowo pun kecil kemungkinan, mengingat Gibran adalah wakilnya,” jelasnya.

Menurut Nurul, secara persepsi politik, figur yang paling mudah disebut dalam kategori “orang besar” adalah SBY. Pasalnya, SBY merupakan mantan presiden, seorang jenderal, serta ayah dari tokoh yang berpotensi bersaing dalam Pilpres mendatang.

“Di titik inilah problem politiknya muncul. Muaranya justru ada pada pernyataan Pak Jokowi yang membiarkan tafsir liar berkembang di ruang publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika dibaca dengan kacamata realisme politik hari ini, sesungguhnya pertarungan masa depan adalah antara dua anak mantan presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tapi ironisnya, sebelum anak-anak itu bertarung, bapak-bapaknya seolah sudah berantem duluan,” pungkasnya.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya