Berita

Kebersamaan SBY dan Jokowi beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Politik

SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 12:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi perbincangan publik.

Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai tudingan terhadap SBY tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Jokowi sendiri yang berulang kali menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazahnya. Menurutnya, pernyataan tersebut secara politis membuka ruang spekulasi di ruang publik.

“Maka wajar jika publik bertanya siapa orang besar yang dimaksud?” kata Nurul Fatta.


Ia menjelaskan, jika dieliminasi satu per satu, Anies Baswedan bukanlah “orang besar” dalam pengertian kekuasaan di tingkat nasional. Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks calon presiden pada Pilpres 2024.

“Kalau bicara jenderal, ya jenderal siapa? Megawati sulit dikaitkan karena isu ini sudah muncul sebelum konflik Jokowi dengan PDIP. Prabowo pun kecil kemungkinan, mengingat Gibran adalah wakilnya,” jelasnya.

Menurut Nurul, secara persepsi politik, figur yang paling mudah disebut dalam kategori “orang besar” adalah SBY. Pasalnya, SBY merupakan mantan presiden, seorang jenderal, serta ayah dari tokoh yang berpotensi bersaing dalam Pilpres mendatang.

“Di titik inilah problem politiknya muncul. Muaranya justru ada pada pernyataan Pak Jokowi yang membiarkan tafsir liar berkembang di ruang publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika dibaca dengan kacamata realisme politik hari ini, sesungguhnya pertarungan masa depan adalah antara dua anak mantan presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tapi ironisnya, sebelum anak-anak itu bertarung, bapak-bapaknya seolah sudah berantem duluan,” pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya