Ilustrasi bendera Venezuela. (Foto: Freepik)
SEJARAH sering kali terasa jauh. Tetapi dalam banyak kasus ia justru hadir kembali dalam bentuk yang nyaris serupa.
Apa yang ditulis Vladimir I. Lenin lebih dari satu abad lalu tentang imperialisme hari ini menemukan relevansinya dalam berbagai konflik global, termasuk yang dialami Venezuela.
Dalam karyanya Imperialisme sebagai Tahap Tertinggi Kapitalisme (1916), Lenin berangkat dari konteks Perang Dunia I. Sebuah perang besar yang pada masanya diklaim sebagai pembelaan kepentingan nasional.
Namun Lenin melihatnya dari sudut yang berbeda. Ia menilai perang tersebut bukan semata konflik antarbangsa, melainkan pertarungan antar-kekuatan kapital besar untuk membagi ulang wilayah, sumber daya, dan pengaruh global.
Lenin menyimpulkan bahwa kapitalisme telah memasuki fase baru. Ia tidak lagi ditandai oleh persaingan bebas, melainkan oleh dominasi monopoli dan kapital finansial.
Dalam fase ini, keuntungan tidak lagi cukup diperoleh dari eksploitasi di dalam negeri. Kapital harus bergerak keluar, menembus batas negara, menanamkan modal, menguasai sumber daya, dan pada akhirnya menundukkan bangsa lain.
Dari sinilah muncul gagasan bahwa imperialisme adalah bentuk kapitalisme yang hidup dari perampasan.
Pandangan ini membantu kita membaca ulang banyak peristiwa kontemporer, termasuk tekanan internasional terhadap Venezuela.
Negara tersebut kerap digambarkan dalam narasi global sebagai negara gagal, otoriter, atau ancaman bagi stabilitas kawasan.
Namun di balik narasi itu, ada fakta lain yang sulit diabaikan: Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan secara politik memilih jalur yang berupaya menjaga kendali negara atas sumber daya strategisnya.
Tekanan terhadap Venezuela tidak hadir dalam satu bentuk tunggal. Ia muncul melalui sanksi ekonomi, pembatasan akses ke sistem keuangan global, isolasi diplomatik, hingga ancaman intervensi.
Semua ini sering dibingkai dalam bahasa demokrasi dan hak asasi manusia. Namun pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah tekanan semacam itu benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, atau justru memperdalam penderitaan sosial dan ekonomi masyarakat luas.
Dalam kerangka analisis Lenin, situasi seperti ini bukanlah anomali. Bangsa yang berusaha keluar dari orbit dominasi kapital global kerap diperlakukan sebagai ancaman.
Kedaulatan ekonomi dan politik tidak dipandang sebagai hak, melainkan sebagai hambatan bagi kepentingan yang lebih besar. Akibatnya, tekanan eksternal menjadi alat untuk memaksa kepatuhan.
Penting dicatat bahwa kritik ini tidak berarti menutup mata terhadap persoalan internal Venezuela. Setiap negara memiliki problem tata kelola, demokrasi, dan kesejahteraan yang perlu dikritisi secara jujur.
Namun kritik internal berbeda dengan tekanan eksternal yang berujung pada perampasan kedaulatan dan penderitaan kolektif.
Solidaritas terhadap Venezuela, dalam konteks ini, bukan soal membela satu rezim atau tokoh politik tertentu.
Ia lebih merupakan sikap prinsipil terhadap hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi dan pemaksaan dari kekuatan eksternal.
Prinsip ini sejalan dengan hukum internasional sekaligus dengan nilai dasar keadilan global.
Lebih dari satu abad setelah Lenin menulis analisisnya, dunia memang telah berubah.
Namun relasi kuasa global, ketimpangan ekonomi, dan praktik dominasi masih tetap terasa.
Venezuela menjadi salah satu cermin yang menunjukkan bahwa imperialisme, dalam bentuk baru dan bahasa yang lebih halus, belum sepenuhnya pergi dari panggung sejarah.
Di titik inilah peringatan lama Lenin tetap layak direnungkan. Bukan sebagai dogma, melainkan sebagai alat kritis untuk membaca dunia.
Sebab tanpa keberanian mempertanyakan relasi kuasa global, kita berisiko menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal.
Direktur Jakarta Institute
