Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Presiden)

Politik

Begini Saran untuk Presiden Prabowo Jika Ingin Membentuk Koalisi Permanen

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 11:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu mencermati sejumlah hal penting apabila ingin membentuk koalisi permanen dalam pemerintahannya ke depan.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pembentukan koalisi permanen memang memiliki dampak positif bagi keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, menurutnya, ada beberapa aspek krusial yang tidak boleh diabaikan jika gagasan tersebut ingin direalisasikan.

“Koalisi permanen secara teoritis memang lebih berpeluang diwujudkan, tetapi hanya jika partai-partai yang terlibat memiliki cara pandang yang searah dan senafas dalam membangun kesepakatan,” ujar Efriza kepada RMOL, Selasa, 6 Januari 2026.


Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menjelaskan, keselarasan tersebut terutama harus terjaga dalam berbagai isu strategis yang menjadi arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kesamaan pandangan itu penting, khususnya dalam isu ideologis, kebijakan publik, hingga tata kelola kekuasaan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Efriza menegaskan bahwa kesamaan visi antarpartai menjadi kunci utama dalam membangun koalisi politik yang bersifat permanen dan stabil.

“Kesamaan visi akan meminimalkan friksi internal serta memudahkan konsistensi sikap dalam jangka panjang, sehingga koalisi tidak mudah goyah oleh perubahan situasi elektoral,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya