Berita

Politikus Partai Demokrat Andi Arief. (Foto: RMOL)

Politik

Permohonan Maaf Kajian Online ke SBY dan Demokrat Diterima, Akun Lain Ditunggu

SENIN, 05 JANUARI 2026 | 16:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyambut baik permohonan maaf yang disampaikan pengelola akun YouTube Kajian Online kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat.

Andi Arief berharap permintaan maaf tersebut menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

“Kami sambut baik permohonan maaf akun YouTube Kajian Online kepada Pak SBY dan Partai Demokrat. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran," tulis Andi di akun Facebook miliknya, dikutip redaksi Senin 5 Januari 2026.


Andi Arief menegaskan isu yang belakangan beredar terkait ijazah manan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada kaitan sama sekali dengan SBY maupun Partai Demokrat.

"Sekali lagi, soal ijazah Pak Jokowi tak ada urusan dengan Pak SBY dan Partai Demokrat," tegasnya.

Meski demikian, Andi Arief menyampaikan bahwa Partai Demokrat masih menunggu sikap dari sejumlah akun lain yang sebelumnya telah dilayangkan somasi.

“Kami masih menunggu sikap beberapa akun lagi yang sudah dikirim somasi,” pungkas Andi Arief.

Sebelumnya, Pengelola kanal YouTube Kajian Online menyampaikan permintaan maaf kepada mantan Presiden sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas sejumlah konten yang dinilai tidak profesional dan tidak berimbang.

Permintaan maaf disampaikan melalui pernyataan terbuka yang diunggah di kanal Kajian Online. Pengelola kanal mengakui telah menurunkan (take down) sejumlah konten serta merevisi beberapa materi lain setelah menerima masukan dan saran.

"Mengawali video ini saya ingin meminta maaf dan berterima kasih kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran pandangannya terkait beberapa konten di kajian online yang perlu mungkin lebih profesional, lebih baik. Dan beberapa yang harus di-take down sudah kita take down," ujar pengelola Kajian Online, dikutip redaksi Senin 5 Januari 2025.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya