Cuitan Dino Patti Djalal di platform X. (Tangkapan layar)
Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terkait situasi di Venezuela.
Dalam pernyataannya, Dino menilai sikap Kemlu RI terlalu normatif dan menghindari penyebutan langsung Amerika Serikat (AS) dalam konteks dugaan pelanggaran hukum internasional.
“Saya heran membaca pernyataan @Kemlu_RI (terkait) Venezuela yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat. Sejak kapan kita sungkan/takut mengkritik kawan yg lakukan pelanggaran hukum internasional?” tulis Dino di akun pribadinya di X pada Senin, 5 Januari 2026.
Ia juga mempertanyakan sikap Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang hingga kini belum menyampaikan pandangan terbuka, padahal menurutnya posisi Indonesia sangat dinantikan dunia internasional.
“Kenapa Menlu @Menlu_RI Sugiono sampai sekarang tidak bersuara, padahal dunia menunggu pandangan Indonesia sebagai pemain Global South yang penting,” tegasnya.
Menurutnya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan sikap tegas dan percaya diri dalam politik luar negeri, sebagaimana pernah dilakukan saat menentang invasi AS ke Irak.
“Ini momen Indonesia perlu percaya diri menunjukkan sikap, sama ketika kita dulu menentang invasi AS terhadap Iraq,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar jargon, melainkan keberanian untuk berpendirian, termasuk terhadap negara mitra.
“Bebas aktif itu artinya BERANI berpendirian. Bermitra dgn AS, dan dengan negara manapun, tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan hal-hal yang prinsipil,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dino secara terbuka juga mengkritik kepemimpinan Sugiono selama satu tahun menjabat sebagai Menlu RI. Sugiono yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra itu dinilai kurang fokus dalam urusan diplomasi Indonesia.
Menurutnya, banyak diplomat kehilangan arahan strategis, rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, dan banyak KBRI tidak mendapatkan panduan dari pusat.
“Kemlu is now very much in need of leadership. Idealnya Menlu Sugiono bisa full time mengurus Kemlu, tapi minimal 50 persen, dan kalau bisa 80 persen, alhamdulillah,” ujarnya.
Selain itu, Dino juga menekankan pentingnya komunikasi Menlu dengan publik. Selama setahun terakhir, Menlu disebut jarang memberikan policy speech atau wawancara terkait politik luar negeri.
“Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Mengeluh Sugiono jauh sekali dari kami. Tidak komunikatif, tidak responsif, tidak aksesibel. Misalnya undangan terakhir dari berbagai ormas hubungan internasional kepada Menlu untuk berdialog dan menerima masukan dari mereka tidak pernah diladeni,” ujarnya.
