Berita

Beni Saputra (Tangkapan layar RMOL dari YouTube Humas Pemkab Bekasi)

Hukum

Sempat Mangkir, "Markus" Kejari Bekasi Kembali Dipanggil KPK Terkait Suap Ijon Proyek

SENIN, 05 JANUARI 2026 | 11:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar skandal suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bergulir. 

Hari ini, Senin 5 Januari 2026, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi kunci, Beni Saputra (BS) dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

"Hari ini KPK kembali memanggil saksi BS, selaku wiraswasta/mantan Sekdis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan terhadap BS dijadwalkan penyidik di Gedung KPK Merah Putih," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan. 


Selain itu kata Budi, tim penyidik juga memanggil dua orang saksi lainnya, yakni Zamzam Nurul Haj selaku wiraswasta, dan H Solihin Ciomas selaku wiraswasta.

Sebelumnya, Beni Saputra mangkir dari panggilan tim penyidik saat diagendakan pemeriksaan pada Senin, 29 Desember 2025.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, Beni Saputra yang diketahui menjabat Ketua Persatuan Olahraga Dayung Indonesia (Podsi) Kabupaten Bekasi ini juga diduga merupakan markus di lingkungan Kejari Kabupaten Bekasi. Beni juga sempat diamankan KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Desember lalu yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, beserta ayahnya, Haji Kunang (Kepala Desa Sukadami), dan seorang pihak swasta bernama Sarjan.

Total suap ijon yang diduga diterima Ade melalui ayahnya mencapai Rp9,5 miliar dari Sarjan untuk mengamankan paket proyek tahun 2025. Tak hanya itu, Ade juga diduga menerima gratifikasi lainnya hingga total kekayaan ilegal yang dikantongi mencapai Rp14,2 miliar.

Beni Saputra sendiri diduga menjadi jembatan pemberian uang sebesar Rp300 juta dari Haji Kunang kepada Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, guna meredam laporan LSM yang masuk ke kejaksaan.

Penyidik Buru Jejak Digital yang Dihapus Sebelum pemanggilan saksi hari ini, KPK telah bergerak masif menggeledah berbagai lokasi strategis, mulai dari kantor dinas, rumah pribadi Bupati, hingga kediaman para tersangka. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan dokumen proyek tahun 2025-2026, mobil mewah Toyota Land Cruiser, hingga barang bukti elektronik berupa flashdisk dan ponsel.

Menariknya, KPK menemukan fakta bahwa sejumlah riwayat percakapan di ponsel yang disita telah dihapus. Kini, tim penyidik tengah menelusuri siapa yang memerintahkan penghapusan jejak digital tersebut untuk menghalangi proses penyidikan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya