Koalisi Permanen Belum Cocok di Indonesia yang Belum Mapan Berpolitik

Bentuk koalisi permanen di Indonesia belum bisa diterapkan, mengingat iklim politik di Indonesia masih belum mapan.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, peta politik Indonesia kerap kali berubah, dengan mengacu beberapa hal.

"Hal yang mempersulit membangun koalisi permanen adalah perbedaan kepentingan elite," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 4 Januari 2025.

"Agenda ideologis partai politik yang tidak selalu sejalan, serta kalkulasi kekuasaan menjelang pemilu sering kali mengubah peta koalisi secara cepat," sambungnya memaparkan.

Menurutnya, wacana koalisi permanen dibangun karena ingin mengusung kembali Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.

"Karena koalisi pemerintahan sekarang dilihat mayoritas. Namun diyakini kenyataannya belum tentu partai-partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran akan bersikap sama, bisa jadi membelot," tuturnya.

Asumsi tersebut, Efriza perkirakan karena contoh nyata pada Pilpres 2024 lalu. Dimana terjadi kesepakatan bersama antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Golkar yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Tapi menuju Pilpres 2024, koalisi Gerindra-PKB tak jadi. Akhirnya PKB memilih berkoalisi dengan PKS, dan KIB malah bubar jalan, padahal inisiasinya juga Golkar dalam kasus KIB ini," ucapnya.

Oleh karena itu, Efriza memandang koalisi permanen akan menuntut kejelasan dasar berpartai, tingkat kepercayaan, konsistensi, dan mekanisme pembagian peran yang jelas antarpartai.

"Ke semua ini sesuatu yang belum menjadi budaya mapan dalam politik Indonesia," demikian Efriza menambahkan.