SAYA rasa kita sepakat untuk menyimpulkan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kesimpulan ini menegaskan positioning
kita sebagai intelektual organik.
Beda dengan intelektual tradisional yang netral dan cenderung melegitimasi penindasan yang dilakukan kaum elite.
Intelektual organik mengambil posisi kritis terhadap realitas Indonesia hasil warisan puluhan tahun dan turun temurun.
Intelektual organik mengambil posisi kritis terhadap realitas Indonesia hasil warisan puluhan tahun dan turun temurun.
Apa warisan itu? Korupsi, perampasan sumber daya alam, kerusakan hutan, ketimpangan sosial-ekonomi, ketidak-adilan hukum dan penindasan elit kepada kaum
alit.
Penindasan tidak dilakukan secara fisik, tapi melalui pendidikan, agama, budaya dan media.
Di dunia akademik, kampus dikebiri. Dekan dipilih oleh rektor dan rektor dipilih oleh menteri.
Kampus berada dalam kendali penguasa. Setidaknya, penguasa dengan mudah melakukan kontrol terhadap kampus melalui rektor dan dekan.
Era Orde Baru selama 32 tahun dipimpin Soeharto dikenal otoriter dan militeristik. Tapi, kampus lebih merdeka karena punya independensi terutama dalam pemilihan rektor dan dekan.
Rektor dipilih senat universitas, dan dekan dipilih oleh senat fakultas. Menteri tidak bisa mengkoptasi rektor, dan rektor tidak bisa intervensi dekan. Sejak era Jokowi, aturan ini diubah.
Selain kampus, media terkoptasi. Ingat ILC tutup? Media tak berkutik dan dipaksa untuk beradaptasi dengan kemauan penguasa.
Melawan, maka pemilik media terancam jadi tersangka. Minimal media akan kehilangan sumber penghidupan dari iklan.
Media menjadi penyampai hasrat penguasa untuk mengorganisir logika publik agar bisa menerima apa yang menjadi kebijakan dan keputusan penguasa.
Begitu juga dengan agama. Melalui para tokoh agama dan ormas, rakyat didoktrin untuk menerima logika penguasa.
Inilah yang oleh Antonio Gramsci (1891-1937) disebut dengan siatem hegemoni. Yang terjadi adalah
common sense, bukan
good sense.
Rakyat menerima logika penguasa dan menganggap Indonesia ini baik-baik saja, tanpa daya kritis. Kritik dianggap anti
mainstream, tidak berbudaya dan radikal.
Penguasa berhasil menggunakan sejumlah tokoh agama dan ormas untuk mendelegitimasi kritik publik. Kritik selalu dianggap intoleran dan anti agama.
Karena tak tahan, sebagian dipaksa beradaptasi. Siapa yang mampu beradaptasi, ia akan bertahan hidup. Itulah konsep "survival of the fittest" Herbert Spencer (1820-1903). Inisiator "social Darwinism".
Gayatri Chakravorty Spivak (1942-sekarang), ilmuwan keturunan India yang mengajar di Amerika sampai harus bertanya: "can subaltern speak?".
Subaltern adalah kaum
alit, bukan elite yang tertindas oleh kebijakan negara.
Termasuk mereka yang kehilangan rumah saat banjir di Sumatera. Mirip kaum Marhein dalam istilah yang dibuat Soekarno. Kaum proletar (buruh) termasuk bagian dari
subaltern.Gayatri Spivak menjawab pertanyaannya sendiri: "Subaltern can not speak". Kaum
alit gak bisa bicara. Maksudnya, mereka bicara, tapi suaranya tak didengar. Mereka teriak, tapi teriakannya diabaikan oleh elite partai, politisi termasuk para anggota DPR.
Mereka butuh penyambung lidah, yaitu para intelektual yang tak terkoptasi, yaitu intelektual organik dan para aktivis yang konsisten membuka realitas Indonesia apa danya dan tidak baik-baik saja ini.
Korupsi akut karena terstruktur, sistematis dan masif. Dari korupsi inilah lahir ketimpangan sosial-ekonomi.
Sementara hukum tidak berjalan dengan tegak, kecuali dikendalikan oleh kelompok yang koruptif. Bahkan institusi hukum menjadi bagian dari kelompok koruptif ini.
Korupsi telah menggerogoti APBN dan BUMN, merampas sumber daya alam, merusak lingkungan dan yang tak kalah fatalnya adalah telah memiskinkan subalterm. Mereka yang miskin makin miskin, yang terpinggirka makin terpinggirkan.
"Pemiskinan rakyat" telah menjadi sistem yang berjalan puluhan tahun, bahkan dengan mendapatkan legitimasi budaya, agama dan memperoleh dukungan logikanya dari media.
Semua dianggap wajar, padahal kurang ajar. Kurang ajar, karena ini hasil desain sistematis oleh elite selama puluhan tahun.
Elite yang dimaksud adalah penguasa, partai politik, pengusaha dan aparat. Mereka kompak merampok uang dan aset negara sembari menjaga kebodohan rakyat agar bisa menerima takdir kemiskinan dan ketimpangannya.
Inilah yang oleh Gayatri Spivak disebut dengan "Epistemic Violence". Sebuah kekerasan yang telah diterima oleh rakyat.
Gramsci mendorong para intelektual organik untuk secara konsisten memberikan pencerahan dan mendorong lahirnya kesadaran bahwa dunia, termasuk Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kemiskinan rakyat bukan takdir, tapi hasil rekayasa kaum elite selama puluhan tahun.
Dalam keadaan tidak baik-baik saja, ekspektasi rakyat sangat besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kebijakan dan tindakan revolusioner.
Prabowo masuk di tahun kedua kepemimpinannya. Rakyat sedang menunggu kebijakan dan tindakan revolusioner ala Prabowo terhadap kobobrokan yang teramat luar biasa menimpa negara besar yang kaya sumber daya alam ini.
Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
