Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono alam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta. (Foto: Kemenkop)
Kementerian Koperasi (kemenkop) memastikan Koperasi-Koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera akan terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.
Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurahman, serta sejumlah Menteri dan Wakil Menteri terkait lainnya
Terdapat sejumlah koperasi yang terdampak bencana di tiga provinsi utama yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Khusus di Sumut, bencana banjir dan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian bagi koperasi-koperasi senilai Rp37,72 miliar.
"Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ungkap Ferry dalam Rakor tersebut.
Dengan kondisi tersebut, Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana. Kemenkop dan LPDB akan terus melakukan pemantauan secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambahnya.
Selain itu, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra beberapa waktu lalu.
Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. Untuk donasi yang terkumpul dari Gerakan Koperasi tersebut mencapai Rp1,86 miliar.
"Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini," kata Menkop Ferry.
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan membantu pendirian posko-posko sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana.
Posko ini akan didirikan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah dan Agam. Posko tersebut juga akan berperan sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting.
"Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Ferry.
Sebagai upaya memaksimalkan rekonsiliasi berjalan efektif, Menkop Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana. Ia menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data," imbuhnya.
Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pemulihan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang dan sara pendukung lainnya bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terdampak. Selain itu, koperasi akan diberikan pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar kembali beroperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
"Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak," ucap Menkop Ferry.
