Berita

Logo Partai Masyumi. (Foto: Dok. Masyumi)

Politik

Masyumi Minta Presiden Prabowo Bersihkan Antek Oligarki di Kabinet

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinet dari figur-figur yang terindikasi sebagai antek oligarki dan cacat integritas.

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo lebih patriotik memberantas korupsi dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika. Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejak cacat integritas," kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani dalam pernyataan sikap yang diterima RMOL, Jumat, 2 Januari 2026.

Bagi Ahmad Yani, Indonesia sedang ditempatkan di persimpangan sejarah yang krusial di akhir tahun 2025. Indonesia menghadapi ancaman eksistensial yang tidak main-main.


"Ada kerapuhan struktural bukan oleh invasi militer asing, melainkan pembusukan dari dalam (internal decay). Akar dari semua kemelut itu adalah krisis integritas," jelasnya.

Ahmad Yani melihat, runtuhnya sebuah negara dimulai dari hancurnya integritas penguasa, hilangnya kepercayaan rakyat, dan keadilan yang menjadi barang dagangan.

Merujuk data Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024, politisi ditempatkan sebagai profesi paling tidak dipercaya. Demikian juga skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang stagnan di angka 70 atau kategori "Rentan Korupsi".

"Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 menjadi bukti telanjang lemahnya integritas. Rumusnya, ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat," jelas Ahmad Yani.

Selain itu, Partai Masyumi memandang resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU 6/2023 atau UU Cipta Kerja dengan dalih efisiensi investasi, secara faktual telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU 23/2014.

"Dan ini memicu resistensi luas karena daerah merasa hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali," tutur Ahmad Yani.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya