Berita

Logo Partai Masyumi. (Foto: Dok. Masyumi)

Politik

Masyumi Minta Presiden Prabowo Bersihkan Antek Oligarki di Kabinet

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinet dari figur-figur yang terindikasi sebagai antek oligarki dan cacat integritas.

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo lebih patriotik memberantas korupsi dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika. Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejak cacat integritas," kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani dalam pernyataan sikap yang diterima RMOL, Jumat, 2 Januari 2026.

Bagi Ahmad Yani, Indonesia sedang ditempatkan di persimpangan sejarah yang krusial di akhir tahun 2025. Indonesia menghadapi ancaman eksistensial yang tidak main-main.


"Ada kerapuhan struktural bukan oleh invasi militer asing, melainkan pembusukan dari dalam (internal decay). Akar dari semua kemelut itu adalah krisis integritas," jelasnya.

Ahmad Yani melihat, runtuhnya sebuah negara dimulai dari hancurnya integritas penguasa, hilangnya kepercayaan rakyat, dan keadilan yang menjadi barang dagangan.

Merujuk data Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024, politisi ditempatkan sebagai profesi paling tidak dipercaya. Demikian juga skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang stagnan di angka 70 atau kategori "Rentan Korupsi".

"Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 menjadi bukti telanjang lemahnya integritas. Rumusnya, ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat," jelas Ahmad Yani.

Selain itu, Partai Masyumi memandang resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU 6/2023 atau UU Cipta Kerja dengan dalih efisiensi investasi, secara faktual telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU 23/2014.

"Dan ini memicu resistensi luas karena daerah merasa hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali," tutur Ahmad Yani.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya