Berita

Logo Partai Masyumi. (Foto: Dok. Masyumi)

Politik

Masyumi Minta Presiden Prabowo Bersihkan Antek Oligarki di Kabinet

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinet dari figur-figur yang terindikasi sebagai antek oligarki dan cacat integritas.

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo lebih patriotik memberantas korupsi dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika. Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejak cacat integritas," kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani dalam pernyataan sikap yang diterima RMOL, Jumat, 2 Januari 2026.

Bagi Ahmad Yani, Indonesia sedang ditempatkan di persimpangan sejarah yang krusial di akhir tahun 2025. Indonesia menghadapi ancaman eksistensial yang tidak main-main.


"Ada kerapuhan struktural bukan oleh invasi militer asing, melainkan pembusukan dari dalam (internal decay). Akar dari semua kemelut itu adalah krisis integritas," jelasnya.

Ahmad Yani melihat, runtuhnya sebuah negara dimulai dari hancurnya integritas penguasa, hilangnya kepercayaan rakyat, dan keadilan yang menjadi barang dagangan.

Merujuk data Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024, politisi ditempatkan sebagai profesi paling tidak dipercaya. Demikian juga skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang stagnan di angka 70 atau kategori "Rentan Korupsi".

"Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 menjadi bukti telanjang lemahnya integritas. Rumusnya, ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat," jelas Ahmad Yani.

Selain itu, Partai Masyumi memandang resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU 6/2023 atau UU Cipta Kerja dengan dalih efisiensi investasi, secara faktual telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU 23/2014.

"Dan ini memicu resistensi luas karena daerah merasa hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali," tutur Ahmad Yani.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya