Berita

Logo Partai Masyumi. (Foto: Dok. Masyumi)

Politik

Masyumi Minta Presiden Prabowo Bersihkan Antek Oligarki di Kabinet

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinet dari figur-figur yang terindikasi sebagai antek oligarki dan cacat integritas.

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo lebih patriotik memberantas korupsi dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika. Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejak cacat integritas," kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani dalam pernyataan sikap yang diterima RMOL, Jumat, 2 Januari 2026.

Bagi Ahmad Yani, Indonesia sedang ditempatkan di persimpangan sejarah yang krusial di akhir tahun 2025. Indonesia menghadapi ancaman eksistensial yang tidak main-main.


"Ada kerapuhan struktural bukan oleh invasi militer asing, melainkan pembusukan dari dalam (internal decay). Akar dari semua kemelut itu adalah krisis integritas," jelasnya.

Ahmad Yani melihat, runtuhnya sebuah negara dimulai dari hancurnya integritas penguasa, hilangnya kepercayaan rakyat, dan keadilan yang menjadi barang dagangan.

Merujuk data Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024, politisi ditempatkan sebagai profesi paling tidak dipercaya. Demikian juga skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang stagnan di angka 70 atau kategori "Rentan Korupsi".

"Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 menjadi bukti telanjang lemahnya integritas. Rumusnya, ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat," jelas Ahmad Yani.

Selain itu, Partai Masyumi memandang resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU 6/2023 atau UU Cipta Kerja dengan dalih efisiensi investasi, secara faktual telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU 23/2014.

"Dan ini memicu resistensi luas karena daerah merasa hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali," tutur Ahmad Yani.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya