2026 Tahun Penentuan, Pemerintah Harus Pastikan Bonus Demografi Tak Jadi Bom Waktu

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai tahun 2026 akan menjadi titik krusial yang menentukan arah perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, KNPI meminta pemerintah perlu memastikan momentum bonus demografi tidak berubah menjadi beban sosial.

KNPI menegaskan 2026 berada di jantung periode puncak bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai titik maksimal. Namun tanpa penciptaan lapangan kerja berkualitas, kondisi ini justru berpotensi memicu pengangguran struktural dan ketimpangan social. 

"Bonus demografi bukan jaminan. Jika di 2026 pengangguran terdidik masih tinggi dan kualitas pekerjaan rendah, itu pertanda kegagalan mengonversi potensi menjadi produktivitas," demikian pers rilis Refleksi Akhir Tahun 2025-Proyeksi Awal Tahun 2026 DPP KNPI dikutip redaksi, Kamis, 1 Januari 2025.

KNPI mengingatkan bahwa 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang akan menjadi ujian efektivitas pemerintahan baru dalam menjaga konsistensi reformasi ekonomi.

Selain faktor demografi ia menyoroti tekanan global seperti fragmentasi geopolitik, transisi energi, serta kebijakan ekonomi hijau dunia yang menuntut kesiapan industri nasional.

KNPI memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,2-5,5 persen, dengan kualitas pertumbuhan ditopang investasi dan industri pengolahan berbasis hilirisasi.

KNPI menegaskan capaian 2025 akan menjadi landasan penting untuk memastikan ekonomi nasional mampu melompat secara inklusif dan berkelanjutan pada 2026.

"2026 bukan masa depan yang jauh. Ia sedang kita bentuk hari ini melalui pilihan kebijakan yang diambil pemerintah," tulis keterangan pers yang ditandatangani Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis dan Sekjen Ahmad Fauzan itu.