Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memamerkan topi bertuliskan 8%. (Foto: IG/@menkeuri)

Bisnis

Menkeu Tarik Rp75 Triliun dari Bank, Dorong Uang Berputar di Ekonomi

KAMIS, 01 JANUARI 2026 | 11:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah menarik dana sebesar Rp75 triliun dari total Rp276 triliun dana negara yang sebelumnya ditempatkan di perbankan BUMN dan BUMD.

Penarikan dana ini dilakukan agar belanja pemerintah pusat dan daerah dapat terus memberikan efek positif bagi perekonomian.

“Itu dana pemerintah Rp276 triliun kan sebelumnya kita masukkan ke perbankan. Sekarang pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi, sehingga uangnya tetap masuk ke sistem perekonomian, hanya tidak lagi dalam bentuk simpanan pemerintah di bank,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 31 Desember 2025.


Sebagai catatan, pada awal September 2025 pemerintah menyalurkan dana ke lima bank BUMN dengan total Rp200 triliun. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara BTN mendapat Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menambah likuiditas senilai Rp76 triliun, yang disalurkan kepada Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing Rp25 triliun, serta Bank DKI sebesar Rp1 triliun.

Ke depan, Purbaya menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia agar pertumbuhan ekonomi lebih optimal. Ia optimis, dengan dukungan kebijakan yang selaras dari BI, pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat.

“Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya