Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, atau akrab disapa Ninik (Dok Fraksi PKB)

Politik

DPR Minta Transparansi dan Langkah Cepat Kemenkes Terkait ‘Super Flu’

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 09:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil langkah cepat dan terukur menyusul fenomena meningkatnya kasus influenza yang belakangan ramai disebut sebagai super flu varian subclade K.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, atau akrab disapa Ninik, menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, wajib memastikan efektivitas vaksin influenza yang saat ini tersedia di Indonesia terhadap varian subclade K. 

Ia mempertanyakan apakah vaksin yang digunakan masyarakat Indonesia benar-benar mampu memberikan perlindungan optimal terhadap varian ini atau justru tidak efektif.


“Jika vaksin yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap subclade K, kami minta Kemenkes segera melakukan uji ulang, transparan dalam publikasi hasilnya, dan menyusun rencana antisipasi vaksin alternatif yang lebih manjur,” ujar Ninik kepada wartawan, Rabu, 31 Desember 2025.

Untuk mengatasi ancaman tersebut, Ninik mendesak beberapa langkah strategis dari Kemenkes. Pertama, evaluasi dan uji ulang efektivitas vaksin influenza saat ini terhadap subclade K. Kedua, transparansi data uji klinis dan hasil surveilans virus influenza di Indonesia.

"Dan ketiga, saya minta adanya percepatan pengembangan atau pengadaan vaksin alternatif yang lebih efektif bila terbukti vaksin saat ini memiliki efektivitas rendah terhadap varian yang dominan," tegas Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu.

Ninik juga menyinggung perlunya kolaborasi lebih erat antara DPR, Kemenkes, ahli epidemiologi, serta organisasi kesehatan global untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam respons epidemi influenza musiman yang semakin kompleks.

Subclade K adalah bentuk baru dari virus Influenza A (H3N2) yang belakangan mendominasi gelombang kasus flu di sejumlah negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.

Meski otoritas kesehatan dunia menyatakan varian ini tidak secara inheren lebih mematikan, tingkat penularannya yang tinggi membuat lonjakan kasus dan tekanan pada fasilitas kesehatan meningkat pesat.

Menurut data terakhir dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hingga saat ini di AS diperkirakan telah terjadi jutaan kasus influenza pada musim ini dan puluhan ribu rawat inap yang sebagian besar terkait H3N2 subclade K.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya