Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana (kanan). (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Literasi politik yang holistik sangat diperlukan di tengah wacana pilkada tidak langsung yang kembali menguat baru-baru ini.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana dalam kegiatan pembagian bantuan buku ke sejumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Lebak, Banten, yang dihadiri pelajar SMP dan SMA, yang diselenggarakan di Perpustakaan Saidjah Adinda, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa, 30 Desember 2025.
Bonnie menilai rendahnya literasi politik membuat masyarakat rentan disalahkan dalam praktik politik uang, padahal persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada rakyat.
Menurutnya, literasi politik menjadi kunci agar publik mampu menilai kualitas pemimpin secara rasional, bukan berdasarkan imbalan materi.
“Literasi budaya penting, literasi digital penting, literasi politik juga penting. Saat ini isu pilkada tidak langsung sedang ramai. Alasannya demi efisiensi anggaran. Ada pro dan kontra,” kata Bonnie.
Penggagas Museum Multatuli ini menjelaskan, dalam demokrasi yang sehat, pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan, integritas, dan komitmen, bukan karena besarnya uang yang dibagikan. Namun, kondisi tersebut sulit terwujud jika literasi politik masyarakat masih rendah.
“Kalau literasi politik rendah, siapa yang membayar paling banyak, dia yang dipilih. Setelah itu, rakyat ditinggalkan,” ujarnya.
Legislator Fraksi PDIP ini juga menolak anggapan bahwa rakyat adalah pihak yang harus disalahkan dalam praktik politik uang. Menurutnya, yang seharusnya dikritisi adalah pihak-pihak yang membawa dan membagikan uang dalam kontestasi politik.
“Sering kali rakyat disalahkan karena politik uang. Padahal rakyat tidak bisa disalahkan. Yang membawa dan membagikan uang justru tidak pernah dipersoalkan,” jelasnya.
Bonnie mengingatkan bahwa uang yang diterima masyarakat dalam praktik politik uang nilainya relatif kecil, tetapi dampaknya sangat besar terhadap masa depan demokrasi.
“Uang yang diterima pun kecil, Rp50 ribu, Rp100 ribu, tetapi itu menggadaikan masa depan bangsa,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Bonnie menilai generasi Z dan alfa memiliki peran penting untuk memutus rantai politik transaksional melalui peningkatan literasi. Dia mendorong pelajar untuk memperkuat kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan serta TBM sebagai ruang belajar kritis.
“Kalian harus lebih kritis, lebih cerdas, dan lebih berpengetahuan. Caranya bagaimana? Membaca buku,” tegas dia.
Bonnie pun optimistis generasi muda ke depan akan lebih kritis dalam menyikapi isu-isu politik, termasuk wacana pilkada tidak langsung.
Masih kata dia, budaya membaca akan membantu generasi muda memilah informasi, memahami persoalan demokrasi, dan menentukan sikap politik secara sadar.
“Dengan membaca, kita menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah,” tandasnya.
