Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Publika

Refleksi Politik dan Moral Menuju 2026

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 06:53 WIB

SEBENTAR lagi kehidupan manusia di dunia ini memasuki 2026, termasuk Indonesia.

Namun banyak goresan dan luka-luka pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan moralnya sangat terasa sekali menyakitkannya. Tentu saja oleh mereka yang terkena dampaknya baik langsung maupun tidak langsung.

Setahun lebih Pemerintahan Presiden Prabowo telah mencoba dan melakukan berbagai langkah yang dapat memperbaiki keadaan luka-luka yang menimpa rakyatnya.


Hal itu akibat kekeliruan dan kesalahan kebijakan juga parahnya sikap etika moral yang mencederai demikian banyak menimpa sisi keadilan rakyat dari pemerintahan sebelumnya. 

Bahkan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun tanpa disadari telah turut memperpanjang kegaduhan moralitas. Karena Jokowi tidak dapat bersikap arif bijaksana terkait tuduhan ijazahnya.

Ini bukan lagi soal siapa benar siapa salah, siapa kalah siapa menang, tetapi ini adalah peristiwa paling memalukan bagi bangsa ini.

Jadi hambatan dan rintangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto  dalam menyelamatkan peri kehidupan yang adil serta bermartabat bagi bangsa dan negara ini bukanlah hal yang tidak saja sangat berat, tetapi juga sarat dengan berbagai kendala di dalam lingkaran kekuasaan. 

Termasuk para kolaborator di luar kekuasaan yang hidupnya telah bergelimang kekayaan tak tersentuh, sehingga membangun barikade-barikade perlawanan secara ekonomi dan hukum yang memang paling berat dihadapi pemerintahan ini.

Tentu saja rakyat menaruh harapan super besar terutama bila mendengar pernyataan-pernyataan Presiden yang akan melawan setiap penghianat bangsa dan negara ini yang menjarah secara semaunya saja kekayaan alam negara sebagai kejahatan luar biasa. 

Namun tentu saja Presiden juga tak mungkin melakukannya semudah tekadnya. Butuh kekuatan bersih dan utuh selain rakyat di belakangnya. Maka institusi TNI adalah yang paling terkemuka dapat diandalkan.

Sementara itu lembaga Kejaksaan Agung mulai terlihat kesungguhannya turut serta memberantas tindak kejahatan ekonomi.

Lepas dari semua ulasan di atas, menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimanakah pemerintahan Presiden Prabowo akan menjalankan "perang" ini. 

Sementara kekuatan politik koalisi pun diwarnai oleh beberapa petualang yang terkadang sangat berani menunjukan kekuatannya. Apalagi mendapat pujian sebagai pejabat yang cerdas tetapi berani sembarangan bicara.

"Esok listrik di Aceh 93persen menyala" dan kemudian malah membuat rakyat menjerit ketika sang pejabat bicara pada PLN agar harga token listrik dinaikkan". Semudah itu berbohong pada Presiden sekaligus menohok rakyatnya seperti merusak juga sistem distribusi gas ekonomis 3 kg itu. Ironisnya yang seperti ini ada pada bagian-bagian lainnya pula. 

Jadi dalam upaya mengeksekusi program dan kebijakannya, khususnya memasuki tahun depan 2026 ini, Presiden dihadapkan oleh sisi internal kabinet dan sisi eksternal para petualang politik kekuasaan.

Catatan analisis yang mengerikan menunjukan upaya  kerusuhan-kerusuhan skala lokal oleh kelompok anti Prabowo secara masif dengan pola-pola provokatif media sosial sambil menerjunkan pelaku lapangan. 

Indoktrinasi dilakukan secara kelompok-kelompok kecil untuk menghindari intelejen istana. Ini adalah apa yang mereka namakan memperbaiki kegagalan 2025.

Sementara itu analisis yang menyejukan juga bisa terjadi dimana semakin banyak yang sadar dan menyadari untuk menjadi bagian yang menyelamatkan negeri ini, khususnya pasca bencana Aceh dan Sumatera.

Semua ini adalah tidak lain jejak sepak terjang pada kelompok-kelompok  kepentingan ekonomi dan politik yang selama ini seakan tidak terusik dan menjadi raja-raja kecil, bahkan ada yang menamai "raja Jawa". 

Presiden tidak boleh bersikap naif, menganggap semua yang bersamanya adalah baik-baik saja, sementara dua istilah no free lunch dan in politics there are no eternal opponents or friends tetaplah bersemayam di jiwa kalangan petualang kekuasaan. 

Jadi ulasan analisis ini belumlah cukup menjadi gambaran seutuhnya apa yang kiranya terjadi pada negara ini di tahun Kuda Api tetapi setidaknya mencoba peduli untuk melihat refleksi politik dan moral menuju tahun 2026.

Adian Radiatus
Pemerhati sosial dan politik

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya