Berita

Seskab Teddy Indra Wijaya menggelar rapat dengan sejumlah menteri di kantor Sekretariat Kabinet (Foto: Instagram @sekretariat.kabinet)

Politik

Pemerintah Target 15 Ribu Rumah Korban Bencana Rampung dalam Tiga Bulan

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 15:06 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan menargetkan pembangunan 15 ribu unit rumah rampung dalam waktu tiga bulan. 

Kabar tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Minggu, 28 Desember 2025. 

Teddy menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet terkait progres percepatan pembangunan hunian korban bencana.


Dari 15.000 unit rumah yang dibangun Danantara melalui BUMN, 500 unit pertemanan akan selesai dalam sepekan. 

Hunian yang dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak itu akan rampung seluruhnya dalam tiga bulan ke depan. 

"Total 15 ribu unit ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan," tulis Teddy. 

Selain hunian tetap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memulai pembangunan hunian sementara. 

“BNPB juga telah memulai pembangunan 4.500 hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi,” lanjutnya.

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengawali pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak.

“2.500 unit pertama sudah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah (milik BUMN). 2.500 unit kedua akan mulai dibangun awal minggu depan," jelas Seskab.

Teddy menegaskan, hunian sementara dan hunian tetap tersebut dibangun dengan memenuhi sejumlah kriteria, antara lain tidak berada di lokasi rawan bencana, berjarak cukup dekat dengan rumah asal warga, memiliki akses ke jalan besar, fasilitas umum, serta dekat dengan tempat bekerja para penghuni. 

"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," tandas Teddy.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya