Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian (Foo: Fraksi Golkar)
Komisi X DPR RI mendorong agar layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana Sumatera tidak boleh terhenti dan harus tetap berjalan secara efektif, termasuk sejak masa tanggap darurat.
Menjelang akhir 2025, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan refleksi atas perjalanan kebijakan pendidikan nasional.
Secara umum, Hetifah mengapresiasi berbagai program strategis pemerintah sepanjang tahun ini yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses, serta memperkuat kesejahteraan pendidik.
“Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, saya mengapresiasi berbagai upaya tersebut. Namun, apresiasi harus selalu disertai evaluasi yang kritis agar kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan zaman dan keadilan sosial,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Jumat, 26 Desember 2025.
Legislator Fraksi Golkar itu pun menyoroti penanganan pendidikan di wilayah terdampak bencana pada akhir 2025 yang dinilainya menjadi pelajaran penting bagi pembenahan ke depan.
Menurutnya, pengalaman penanganan pendidikan di wilayah terdampak bencana di akhir tahun 2025 juga memberikan pelajaran penting.
“Pendidikan tidak boleh menunggu situasi benar-benar pulih. Ia harus hadir sejak masa tanggap darurat sebagai kebutuhan dasar. Respons yang lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi perlu menjadi standar baru ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hetifah menyebut tahun 2026 sebagai momentum strategis pembaruan regulasi pendidikan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Akhirnya, saya melihat 2026 sebagai momentum penting pembaruan regulasi pendidikan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” katanya.
Ia berharap pendekatan kodifikasi yang sedang disiapkan diharapkan mampu menyederhanakan regulasi, memperkuat pelindungan dan kesejahteraan guru, serta menjamin pendanaan pendidikan.
Sebab, kata Hetifah, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa yang menuntut komitmen moral dan politik berkelanjutan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Evaluasi atas 2025 dan harapan untuk 2026 bukan semata catatan administratif, melainkan komitmen moral dan politik untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan yang bermutu, aman, dan berkeadilan,” ujarnya.
Atas dasar itu, ditegaskan Hetifah, Komisi X DPR RI akan terus mengawal agenda ini dengan keberpihakan yang jelas dan tanggung jawab penuh kepada masa depan Indonesia.
