Berita

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Tarif Bebas ke AS Jadi Angin Segar, Ekonom Minta Deal Mineral Win-Win

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 11:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kesepakatan negosiasi tarif RI-Amerika Serikat (AS) dinilai menguntungkan bagi Indonesia, khususnya terkait pembebasan tarif sejumlah komoditas unggulan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan komoditas seperti kelapa sawit (CPO), kopi, teh, dan kakao merupakan produk strategis nasional, dan pasar AS sendiri menjadi tujuan penting bagi ekspor Indonesia.

“Kesepakatan ini cenderung menguntungkan. CPO, Kopi, Teh dan Coklat merupakan komoditas penting kita, dan AS adalah pasar yang sangat strategis. Ini akan positif bagi ekspor dan current account kita,” ujar Wijayanto kepada RMOL pada Rabu, 24 Desember 2025.


Namun, terkait permintaan Presiden AS Donald Trump agar Indonesia membuka akses terhadap mineral kritis, Wijayanto mengingatkan agar pemerintah bersikap hati-hati. 

Ia menilai, hingga kini pasokan cadangan mineral jarang di Indonesia belum tercatat dengan baik.

“Terkait mineral jarang; kecuali nikel, nilai cadangan di Indonesia belum terukur dengan pasti, selain itu belum ada investor yang siap untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi,” jelasnya.

Meski demikian, Wijayanto menilai masuknya investor AS di sektor mineral kritis juga bisa menjadi peluang, selama kesepakatan yang dibangun bersifat adil dan saling menguntungkan.

“Jika investor AS bersedia masuk, tentunya ini merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia, tentunya perlu dipastikan deal yang kita sepakati sifatnya win-win,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, investor AS umumnya memiliki perhatian tinggi terhadap isu keberlanjutan.

“Selain itu, prinsip ESG perlu dikedepankan, dan biasanya investor AS relatif concern dengan isu ini,” sambungnya.

Wijayanto mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman kerja sama hilirisasi nikel dengan investor asing sebelumnya, yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.

“Kita harus belajar dari kecepatan nikel dan hilirisasi dengan investor asing, dimana Indonesia bisa dikatakan tidak mendapatkan apa-apa, dan pada saat yang bersamaan lingkungan hidup semakin rusak,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya