Pemukiman Israel di Efrat, Tepi Barat tahun 2021. (Foto: AFP)
Kabinet Israel menyetujui pembangunan 19 pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat.
"Usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendeklarasikan dan meresmikan 19 permukiman baru di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat-red) telah disetujui oleh kabinet," demikian pernyataan kantor Smotrich, dikutip Selasa, 22 Desember 2025.
Smotrich menyatakan penambahan ini membuat total pemukiman baru yang disetujui dalam beberapa tahun terakhir mencapai 69, termasuk dua lokasi yang sebelumnya dievakuasi dalam rencana penarikan Israel pada 2005.
Menurut kelompok pemantau anti-pemukiman Peace Now, jumlah pemukiman di Tepi Barat melonjak hampir 50 persen selama pemerintahan saat ini, dari 141 lokasi pada 2022 menjadi 210 setelah keputusan terbaru.
Pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional dan dipandang sebagai pukulan serius bagi upaya pembentukan negara Palestina.
Keputusan kabinet ini diambil saat Amerika Serikat mendorong Israel dan Hamas melanjutkan fase kedua gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku 10 Oktober, dengan rencana yang mencantumkan kemungkinan jalan menuju negara Palestina.
Namun, Kementerian Keuangan Israel menyebut kebijakan terbaru itu mencakup legalisasi retroaktif sejumlah pos pemukiman lama serta pembangunan di lahan yang sebelumnya dihuni warga Palestina, dengan skala yang bervariasi dari satu rumah hingga kompleks gedung bertingkat.
Dua pemukiman yang dilegalkan, Kadim dan Ganim, merupakan bagian dari empat pos di Tepi Barat yang dibongkar pada 2005, sebelum Israel mencabut undang-undang evakuasi tersebut pada Maret 2023.
Israel sendiri merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza dalam perang 1967 dan hingga kini telah menempatkan lebih dari 500.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat, serta lebih dari 200.000 orang di Yerusalem Timur.
Di tengah dominasi kabinet oleh tokoh sayap kanan pro-pemukim seperti Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, ekspansi pemukiman juga dibarengi lonjakan kekerasan terhadap warga Palestina, dengan PBB mencatat rata-rata delapan serangan per hari selama panen zaitun Oktober dan sedikitnya 136 serangan tambahan hingga 24 November.
