Berita

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Negara Ambyar Bila Menteri Tak Setia pada Rakyat

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 09:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran menterinya agar mengedepankan kesetiaan kepada rakyat dan negara, bukan kepada dirinya sebagai individu.

Kepala Negara mengingatkan bahwa jabatan dan kepemimpinan bersifat sementara, sementara nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat harus dijaga secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri akad massal 50.300 unit rumah subsidi di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.


Menanggapi pernyataan Presiden, Anggota DPR RI Benny K Harman menilai pesan tersebut sebagai peringatan penting bagi para menteri agar tidak salah arah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Luar biasa peringatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada para menteri yang menjadi pembantunya agar selalu setia kepada negara dan setia kepada rakyat,” ujar Benny lewat akun X miliknya, Senin, 22 Desember 2025.

Menurut Politikus Partai Demokrat itu, kesetiaan kepada negara berarti kesetiaan penuh terhadap konstitusi dan aturan hukum yang berlaku, termasuk menghormati putusan lembaga peradilan.

“Setia kepada negara itu adalah setia kepada konstitusi dan setia kepada aturan hukum yang berlaku. Termasuk setia kepada putusan dari hakim negara,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengabaian terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat akan membawa dampak serius bagi kehidupan bernegara.

“Negara akan ambyar jika para menteri tidak lagi setia kepada negara, tidak mematuhi konstitusi, dan mengabaikan kekuasaan rakyat (the people of power),” pungkas Benny.

Pernyataan Presiden Prabowo dan respons Benny K Harman tersebut menegaskan kembali pentingnya etika kekuasaan dan loyalitas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar roda negara tetap berjalan sesuai mandat rakyat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya