Berita

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Negara Ambyar Bila Menteri Tak Setia pada Rakyat

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 09:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran menterinya agar mengedepankan kesetiaan kepada rakyat dan negara, bukan kepada dirinya sebagai individu.

Kepala Negara mengingatkan bahwa jabatan dan kepemimpinan bersifat sementara, sementara nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat harus dijaga secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri akad massal 50.300 unit rumah subsidi di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.


Menanggapi pernyataan Presiden, Anggota DPR RI Benny K Harman menilai pesan tersebut sebagai peringatan penting bagi para menteri agar tidak salah arah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Luar biasa peringatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada para menteri yang menjadi pembantunya agar selalu setia kepada negara dan setia kepada rakyat,” ujar Benny lewat akun X miliknya, Senin, 22 Desember 2025.

Menurut Politikus Partai Demokrat itu, kesetiaan kepada negara berarti kesetiaan penuh terhadap konstitusi dan aturan hukum yang berlaku, termasuk menghormati putusan lembaga peradilan.

“Setia kepada negara itu adalah setia kepada konstitusi dan setia kepada aturan hukum yang berlaku. Termasuk setia kepada putusan dari hakim negara,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengabaian terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat akan membawa dampak serius bagi kehidupan bernegara.

“Negara akan ambyar jika para menteri tidak lagi setia kepada negara, tidak mematuhi konstitusi, dan mengabaikan kekuasaan rakyat (the people of power),” pungkas Benny.

Pernyataan Presiden Prabowo dan respons Benny K Harman tersebut menegaskan kembali pentingnya etika kekuasaan dan loyalitas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar roda negara tetap berjalan sesuai mandat rakyat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya