Berita

Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. (Foto: RMOLAceh/Helena Sari)

Politik

Jubir Pemprov:

Bantuan Asing Sudah Bisa Masuk Aceh

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 05:38 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintah Aceh memastikan bantuan internasional untuk bencana Sumatera khususnya Aceh sudah bisa masuk. Namun bantuan tersebut hanya yang bersifat bersifat Non-Goverment to Goverment (dari Individu atau organisasi non pemerintah kepada pemerintah).

"Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk," ujar Jurubicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Minggu, 21 Desember 2025. 

MTA menjelaskan, berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan pihak kemendagri, bantuan internasional yang bersifat Non-Goverment to Goverment selama ini dibenarkan. Sedangkan terkait bantuan Goverment to Goverment belum ada arahan. 


"Dengan demikian, Pihak NGO's Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pasca bencana. Mereka tentu harus melaporkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh)," jelasnya.

Menurut MTA, terkait bantuan barang atau logistik mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Dan terkait program pemulihan nantinya akan dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh karena disesuaikan dengan R3P yang akan disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat. 

"Berbagai langkah pemulihan pasca bencana terus kita lakukan," ujarnya.

Gubernur Aceh, kata MTA, sudah mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak. Hal tersebut dilakukan agar dapat langsung mengambil langkah strategis dan terpadu penanganan pemulihan pasca bencana.

"Dari beberapa kesempatan Gubernur selalu berharap, agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini," pungkas MTA.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya