Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memamerkan topi bertuliskan 8%. (Foto: Instagram @menkeuri)

Bisnis

Ekonomi Melambat Era Sri Mulyani Biang Kerok Setoran Pajak Jeblok

SABTU, 20 DESEMBER 2025 | 00:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui realisasi penerimaan pajak hingga November 2025 masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Hingga periode tersebut, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,43 triliun atau setara 78,7 persen dari target, sehingga berpotensi terjadinya shortfall atau tak capai target.

Purbaya menilai, lemahnya kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang terjadi sepanjang sembilan bulan pertama 2025. Perlambatan ekonomi pada periode tersebut berdampak langsung terhadap basis pemajakan dan aktivitas ekonomi nasional.


Saat kondisi ekonomi melambat pada triwulan I hingga Agustus 2025, jabatan Menteri Keuangan masih dipegang Sri Mulyani Indrawati, sebelum kemudian diserahkan kepada Purbaya pada 3 September 2025.

“Nah itu waktu ekonomi melambat, triwulan 1 sampai bulan Agustus, kenapa anda nggak protes? Ketika ekonomi melambat, pasti itu otomatis risiko itu ada,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Ia menegaskan, penurunan penerimaan pajak merupakan konsekuensi yang sulit dihindari di tengah perlambatan ekonomi. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memperbaiki kinerja pemungutan pajak, termasuk melalui optimalisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai.

“Tapi kita kendalikan semuanya, kita perbaikin pengumpulan pajak, Bea Cukai dan lain-lain, yang ada hasilnya sedikit tahun ini, apalagi kita bisa kendalikan defisitnya,” tuturnya.

Purbaya memastikan defisit APBN 2025 tetap dijaga agar tidak melampaui batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Namun demikian, ia menegaskan tidak ada ruang untuk menarik penerimaan pajak dalam jumlah besar dalam waktu dekat guna menutup potensi shortfall.

“Nggak ada setahu saya. Biasa-biasa aja penarikannya,” terangnya.

Ke depan, Purbaya optimistis kondisi fiskal akan membaik seiring dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada tahun mendatang.

“Yang jelas tahun depan semuanya akan lebih baik lagi. Apalagi saya akan dorong ekonomi tumbuh menuju ke 6 persen,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari sisi bulanan, pajak neto pada November 2025 tercatat tumbuh 2,5 persen secara month to month (mtm), membaik dibandingkan Oktober yang hanya tumbuh 0,7 persen dan Agustus yang sempat mencatat kontraksi.

Namun secara tahunan, sejumlah jenis pajak masih mengalami tekanan. Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM mencapai Rp660,77 triliun pada November 2025, atau turun 6,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara neto tercatat Rp263,58 triliun atau terkontraksi 9,0 persen. PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 juga mengalami penurunan dengan realisasi Rp216,31 triliun atau turun 7,8 persen.


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya