Pemerintah Tarik Utang Baru Rp614,9 Triliun Hingga Akhir November 2025

Pemerintah telah menarik utang baru Rp614,9 triliun hingga akhir November 2025 untuk pembiayaan APBN tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut setara 84,06 persen dari target outlook yang ditetapkan tahun ini.

"Pembiayaan utang telah direalisasikan Rp614,9 triliun dan ini adalah 84 persen dari total outlook Rp731,5 triliun untuk menutup defisit 2,78 persen dari PDB," katanya dalam konferensi pers APBN pada Kamis, 18 Desember 2025.

Menurutnya, penarikan utang ini masih berada dalam batas pengelolaan fiskal yang hati-hati. Defisit APBN sampai akhir November 2025 sendiri tercatat sebesar 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih di dalam kisaran target pemerintah 2,78 persen. 

"Jadi defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track. Biasanya suka disebut 'tekor'. Ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78 persen dari PDB," tuturnya.

Ia pun membeberkan strategi Kemenkeu untuk menjaga efisiensi biaya utang, termasuk dalam mengelola jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN), khususnya yang diterbitkan saat pandemi Covid-19. SBN edisi pandemi tersebut memiliki profil jatuh tempo pada kurun waktu 2025, 2026, 2027, hingga 2028. 

Selain itu, pemerintah juga secara aktif melakukan debt switching atau penukaran utang dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing yang telah disepakati sebelumnya, maupun dengan lembaga multilateral. 

"Kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Bukan hanya dengan BI, Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR) aktif melakukan debt switching dengan berbagai lembaga multilateral," jelas Suahasil. 

Selain rekayasa tenor utang, pemerintah, kata Suahasil juga mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang telah mendapat restu DPR. Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar.

Dari sisi manajemen kas, Kemenkeu menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga (buffer) kas negara. 

"Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien," kata Suahasil.