Sumatera Darurat Ekologis! DPR Desak Pemerintah Selamatkan Bukit Barisan Sebelum Terlambat

Pemerintah didesak untuk segera melakukan rehabilitasi menyeluruh kawasan Hutan Bukit Barisan. Pasalnya, tutupan hutan di Sumatera, khususnya Sumatera Barat (Sumbar) dinilai meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menegaskan bahwa banjir di Sumatera Barat tidak hanya dipicu hujan ekstrem, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya tutupan hutan serta kondisi geomorfologi wilayah. 

“Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup harus ditindaklanjuti secara konkret. Ini menjadi alarm serius bagi kondisi hutan di Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan harus segera melakukan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Rina kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. 

Legislator PKB ini menjelaskan, pegunungan Bukit Barisan merupakan kawasan penyangga ekologis utama Pulau Sumatera. Namun, alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi hutan dan menurunkan kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap air serta menahan curah hujan tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, tutupan hutan di Sumatera Barat saat ini diperkirakan berada di bawah 30 persen. Sementara itu, dari 16 daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak, tutupan hutan rata-rata hanya sekitar 38 persen. 

Kondisi tersebut dinilai memperbesar potensi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah dengan lereng curam yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

“Ketika fungsi ekologis hutan melemah, dampaknya sangat nyata. Banjir dan longsor menimbulkan korban jiwa, merusak ribuan rumah, serta berdampak pada fasilitas pendidikan dan keagamaan,” katanya.

Rina menegaskan, rehabilitasi Hutan Bukit Barisan penting tidak hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. 

Ia mendorong agar rehabilitasi dilakukan melalui reboisasi berbasis DAS, pengendalian alih fungsi lahan, serta pelibatan masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Selain itu, upaya tersebut juga dinilai penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi habitat berbagai spesies endemik di kawasan Bukit Barisan. 

“Kami berharap pemerintah menjadikan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan sebagai prioritas nasional demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Sumatera,” pungkasnya.