Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Publika

Indonesia: Republik 6B

RABU, 17 DESEMBER 2025 | 12:38 WIB | OLEH: GDE SIRIANA YUSUF*

NEGARA tidak selalu runtuh oleh kudeta atau perang. Kadang ia membusuk perlahan, dari dalam. Bukan karena kekurangan hukum, melainkan karena hukum terlalu sering dijadikan alat. 

Di Indonesia hari ini, tata kelola pemerintahan tampak berdiri, tetapi jiwanya rapuh. Demokrasi berjalan, namun kedaulatan tersesat. Di balik wajah formal republik, bekerja enam figur yang merusak dari dalam—diam, rapi, dan sistematis.

Pertama, Bandit. Mereka bukan kriminal jalanan, melainkan perampok berjubah legalitas. Sumber daya alam diambil bukan dengan paksa, tetapi lewat izin, konsesi, dan pasal-pasal yang direvisi diam-diam. Hukum tidak lagi menjadi pagar, melainkan tangga. Seperti sindiran Franz Kafka, “The law does not say what is just; it only says what is legal.” Maka perampokan berlangsung sah, dan keadilan kehilangan alamat.


Seperti peringatan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Bedanya hari ini, korupsi tidak selalu tampak kasar. Ia rapi, berlapis regulasi, dan sering dibela dengan narasi stabilitas.

Di panggung depan, tampil Badut. Politik dipentaskan sebagai hiburan. Janji diproduksi massal, kritik ditertawakan, kegagalan dibungkus jargon. Demokrasi dikerdilkan menjadi acara seremonial lima tahunan. Neil Postman sudah lama mengingatkan, “When politics becomes entertainment, democracy is endangered.” Badut tidak diminta berpikir, cukup menghibur—agar publik lupa bertanya.

Di antara panggung dan ruang kendali, bekerja figur yang jarang disorot tetapi krusial: Broker. Ia bukan pemilik kuasa puncak, melainkan penghubung kepentingan. Broker proyek, broker politik, broker kasus hukum—ahli mempertemukan kebutuhan penguasa, modal, aparat, dan regulasi. Perannya teknis namun menentukan kelancaran transaksi. Biayanya tidak pernah tercatat sebagai korupsi langsung, melainkan disamarkan dan di-top up dalam ongkos proyek. Di sinilah relevan analisis Kunio Yoshihara tentang kapitalisme Indonesia: “Indonesian capitalism is not built on competition, but on privilege—licenses, quotas, protection, and access to the state.” Keuntungan lahir bukan dari efisiensi, melainkan dari kedekatan. Negara direduksi menjadi ruang negosiasi tertutup, dan broker menjadi operatornya.

Di kursi formal kekuasaan, duduk Boneka. Mereka tampak memerintah, tetapi sejatinya dikuasai. Dalam teori relasi kuasa, kekuasaan tidak selalu bekerja lewat perintah kasar, melainkan melalui ketergantungan dan kontrol sumber daya. Michel Foucault mengingatkan bahwa kuasa bekerja halus—mengatur apa yang boleh diputuskan, bahkan apa yang dianggap rasional. Boneka tidak perlu dipaksa; ia sudah memahami kepentingan siapa yang harus dijaga. Di titik ini, negara kehilangan otonomi kebijakan.

Untuk memastikan semua tetap berjalan tanpa gangguan, dikerahkan Buzzer. Mereka bukan sekadar pendukung, melainkan mesin produksi realitas semu. Fakta ditenggelamkan oleh opini, kritik dicap ancaman, kebenaran dikalahkan oleh repetisi. Hannah Arendt menulis, “The ideal subject of domination is not one who believes lies, but one who can no longer distinguish between truth and falsehood.” Ketika publik lelah membedakan, kekuasaan bekerja tanpa perlawanan.

Dan di puncak piramida, berdiri Bandar. Ia bukan operator, melainkan pemilik permainan. Jarang tampil, nyaris tak tersentuh, tetapi menentukan arah besar: siapa maju, siapa dilindungi, siapa disingkirkan. Inilah wajah oligarki, seperti dijelaskan Jeffrey Winters—segolongan kecil pemilik kekayaan yang menggunakan kekuatan materialnya untuk mengendalikan negara demi melindungi akumulasi mereka. Negara tidak runtuh; ia dikerangkeng segelintir elit. Hukum dibelokkan, demokrasi dipersempit, kebijakan disandera.

Pemilu tetap berlangsung, tetapi hanya sebagai prosedur. Kedaulatan rakyat tidak pernah sampai ke bilik suara,  mati dibunuh amplop "serangan fajar" . C. Wright Mills menyebutnya power elite—lingkaran kecil yang menguasai politik, ekonomi, dan hukum sekaligus. Demokrasi hidup sebagai ritual, mati sebagai nilai.

Maka Indonesia hari ini layak disebut Republik 6B: negara yang dijalankan oleh bandit yang legal, dihibur badut yang riuh, dioperasikan broker yang lihai, dipimpin boneka yang patuh, dibungkam buzzer yang bising, dan dikendalikan bandar yang tak terlihat. Republik ini belum runtuh—tetapi sedang kehilangan dirinya sendiri, pelan-pelan, tanpa suara.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Serangan terhadap Konvoi Pasukan UNIFIL di Lebanon Tewaskan Dua Personel

Selasa, 31 Maret 2026 | 01:53

Mantan Dirjen PHU Hilman Latief Diduga Terima Duit Ribuan Dolar AS

Selasa, 31 Maret 2026 | 01:36

Sejumlah Kades di Lebak Ngadu ke DPR Minta Segera Wujudkan DOB

Selasa, 31 Maret 2026 | 01:10

Maktour Raup Rp27,8 Miliar dari Permainan Kuota Haji

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:55

Pengorbanan TNI Bukti Nyata Komitmen Indonesia Jaga Perdamaian Dunia

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:41

Mantan Anak Buah Yaqut Diduga Terima 436 Ribu Dolar AS

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:14

Serangan Israel ke Pasukan UNIFIL Pelanggaran Serius Resolusi DK PBB

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:01

Tim Garuda Gigit Jari Usai Ditekuk Bulgaria 0-1

Senin, 30 Maret 2026 | 23:33

Kader PDIP Siap Gotong Royong Bantu Keluarga Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Senin, 30 Maret 2026 | 23:17

DKI Siap Hadirkan Zebra Cross Standar di Jalan Soepomo Tebet

Senin, 30 Maret 2026 | 22:47

Selengkapnya