Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Publika

Indonesia: Republik 6B

RABU, 17 DESEMBER 2025 | 12:38 WIB | OLEH: GDE SIRIANA YUSUF*

NEGARA tidak selalu runtuh oleh kudeta atau perang. Kadang ia membusuk perlahan, dari dalam. Bukan karena kekurangan hukum, melainkan karena hukum terlalu sering dijadikan alat. 

Di Indonesia hari ini, tata kelola pemerintahan tampak berdiri, tetapi jiwanya rapuh. Demokrasi berjalan, namun kedaulatan tersesat. Di balik wajah formal republik, bekerja enam figur yang merusak dari dalam—diam, rapi, dan sistematis.

Pertama, Bandit. Mereka bukan kriminal jalanan, melainkan perampok berjubah legalitas. Sumber daya alam diambil bukan dengan paksa, tetapi lewat izin, konsesi, dan pasal-pasal yang direvisi diam-diam. Hukum tidak lagi menjadi pagar, melainkan tangga. Seperti sindiran Franz Kafka, “The law does not say what is just; it only says what is legal.” Maka perampokan berlangsung sah, dan keadilan kehilangan alamat.


Seperti peringatan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Bedanya hari ini, korupsi tidak selalu tampak kasar. Ia rapi, berlapis regulasi, dan sering dibela dengan narasi stabilitas.

Di panggung depan, tampil Badut. Politik dipentaskan sebagai hiburan. Janji diproduksi massal, kritik ditertawakan, kegagalan dibungkus jargon. Demokrasi dikerdilkan menjadi acara seremonial lima tahunan. Neil Postman sudah lama mengingatkan, “When politics becomes entertainment, democracy is endangered.” Badut tidak diminta berpikir, cukup menghibur—agar publik lupa bertanya.

Di antara panggung dan ruang kendali, bekerja figur yang jarang disorot tetapi krusial: Broker. Ia bukan pemilik kuasa puncak, melainkan penghubung kepentingan. Broker proyek, broker politik, broker kasus hukum—ahli mempertemukan kebutuhan penguasa, modal, aparat, dan regulasi. Perannya teknis namun menentukan kelancaran transaksi. Biayanya tidak pernah tercatat sebagai korupsi langsung, melainkan disamarkan dan di-top up dalam ongkos proyek. Di sinilah relevan analisis Kunio Yoshihara tentang kapitalisme Indonesia: “Indonesian capitalism is not built on competition, but on privilege—licenses, quotas, protection, and access to the state.” Keuntungan lahir bukan dari efisiensi, melainkan dari kedekatan. Negara direduksi menjadi ruang negosiasi tertutup, dan broker menjadi operatornya.

Di kursi formal kekuasaan, duduk Boneka. Mereka tampak memerintah, tetapi sejatinya dikuasai. Dalam teori relasi kuasa, kekuasaan tidak selalu bekerja lewat perintah kasar, melainkan melalui ketergantungan dan kontrol sumber daya. Michel Foucault mengingatkan bahwa kuasa bekerja halus—mengatur apa yang boleh diputuskan, bahkan apa yang dianggap rasional. Boneka tidak perlu dipaksa; ia sudah memahami kepentingan siapa yang harus dijaga. Di titik ini, negara kehilangan otonomi kebijakan.

Untuk memastikan semua tetap berjalan tanpa gangguan, dikerahkan Buzzer. Mereka bukan sekadar pendukung, melainkan mesin produksi realitas semu. Fakta ditenggelamkan oleh opini, kritik dicap ancaman, kebenaran dikalahkan oleh repetisi. Hannah Arendt menulis, “The ideal subject of domination is not one who believes lies, but one who can no longer distinguish between truth and falsehood.” Ketika publik lelah membedakan, kekuasaan bekerja tanpa perlawanan.

Dan di puncak piramida, berdiri Bandar. Ia bukan operator, melainkan pemilik permainan. Jarang tampil, nyaris tak tersentuh, tetapi menentukan arah besar: siapa maju, siapa dilindungi, siapa disingkirkan. Inilah wajah oligarki, seperti dijelaskan Jeffrey Winters—segolongan kecil pemilik kekayaan yang menggunakan kekuatan materialnya untuk mengendalikan negara demi melindungi akumulasi mereka. Negara tidak runtuh; ia dikerangkeng segelintir elit. Hukum dibelokkan, demokrasi dipersempit, kebijakan disandera.

Pemilu tetap berlangsung, tetapi hanya sebagai prosedur. Kedaulatan rakyat tidak pernah sampai ke bilik suara,  mati dibunuh amplop "serangan fajar" . C. Wright Mills menyebutnya power elite—lingkaran kecil yang menguasai politik, ekonomi, dan hukum sekaligus. Demokrasi hidup sebagai ritual, mati sebagai nilai.

Maka Indonesia hari ini layak disebut Republik 6B: negara yang dijalankan oleh bandit yang legal, dihibur badut yang riuh, dioperasikan broker yang lihai, dipimpin boneka yang patuh, dibungkam buzzer yang bising, dan dikendalikan bandar yang tak terlihat. Republik ini belum runtuh—tetapi sedang kehilangan dirinya sendiri, pelan-pelan, tanpa suara.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Netanyahu Sebut Perang dengan Iran Belum Usai

Senin, 11 Mei 2026 | 08:20

OJK: Bank Bebas Tentukan Strategi Kredit, Program Pemerintah Hanya Potensi Bisnis

Senin, 11 Mei 2026 | 08:09

Harga Emas Langsung Tergelincir Usai Trump Tolak Tawaran Iran

Senin, 11 Mei 2026 | 07:50

Respons Iran soal Proposal AS Picu Kemarahan Trump

Senin, 11 Mei 2026 | 07:40

Sudah Saatnya Indonesia Berhenti dari Ketergantungan Energi Luar Negeri

Senin, 11 Mei 2026 | 07:27

Pasar Properti Indonesia Menyentuh Titik Jenuh

Senin, 11 Mei 2026 | 07:09

Optimalkan Minyak Jelantah

Senin, 11 Mei 2026 | 06:40

Geoffrey Till: Kekuatan Laut Bukan Sekadar soal Senjata

Senin, 11 Mei 2026 | 06:10

Delegasi Jepang Sambangi Fasilitas BLP Bahas Masa Depan Logistik

Senin, 11 Mei 2026 | 05:59

Ngobrol dengan Nelayan

Senin, 11 Mei 2026 | 05:40

Selengkapnya