Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Publika

Indonesia: Republik 6B

RABU, 17 DESEMBER 2025 | 12:38 WIB | OLEH: GDE SIRIANA YUSUF*

NEGARA tidak selalu runtuh oleh kudeta atau perang. Kadang ia membusuk perlahan, dari dalam. Bukan karena kekurangan hukum, melainkan karena hukum terlalu sering dijadikan alat. 

Di Indonesia hari ini, tata kelola pemerintahan tampak berdiri, tetapi jiwanya rapuh. Demokrasi berjalan, namun kedaulatan tersesat. Di balik wajah formal republik, bekerja enam figur yang merusak dari dalam—diam, rapi, dan sistematis.

Pertama, Bandit. Mereka bukan kriminal jalanan, melainkan perampok berjubah legalitas. Sumber daya alam diambil bukan dengan paksa, tetapi lewat izin, konsesi, dan pasal-pasal yang direvisi diam-diam. Hukum tidak lagi menjadi pagar, melainkan tangga. Seperti sindiran Franz Kafka, “The law does not say what is just; it only says what is legal.” Maka perampokan berlangsung sah, dan keadilan kehilangan alamat.


Seperti peringatan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Bedanya hari ini, korupsi tidak selalu tampak kasar. Ia rapi, berlapis regulasi, dan sering dibela dengan narasi stabilitas.

Di panggung depan, tampil Badut. Politik dipentaskan sebagai hiburan. Janji diproduksi massal, kritik ditertawakan, kegagalan dibungkus jargon. Demokrasi dikerdilkan menjadi acara seremonial lima tahunan. Neil Postman sudah lama mengingatkan, “When politics becomes entertainment, democracy is endangered.” Badut tidak diminta berpikir, cukup menghibur—agar publik lupa bertanya.

Di antara panggung dan ruang kendali, bekerja figur yang jarang disorot tetapi krusial: Broker. Ia bukan pemilik kuasa puncak, melainkan penghubung kepentingan. Broker proyek, broker politik, broker kasus hukum—ahli mempertemukan kebutuhan penguasa, modal, aparat, dan regulasi. Perannya teknis namun menentukan kelancaran transaksi. Biayanya tidak pernah tercatat sebagai korupsi langsung, melainkan disamarkan dan di-top up dalam ongkos proyek. Di sinilah relevan analisis Kunio Yoshihara tentang kapitalisme Indonesia: “Indonesian capitalism is not built on competition, but on privilege—licenses, quotas, protection, and access to the state.” Keuntungan lahir bukan dari efisiensi, melainkan dari kedekatan. Negara direduksi menjadi ruang negosiasi tertutup, dan broker menjadi operatornya.

Di kursi formal kekuasaan, duduk Boneka. Mereka tampak memerintah, tetapi sejatinya dikuasai. Dalam teori relasi kuasa, kekuasaan tidak selalu bekerja lewat perintah kasar, melainkan melalui ketergantungan dan kontrol sumber daya. Michel Foucault mengingatkan bahwa kuasa bekerja halus—mengatur apa yang boleh diputuskan, bahkan apa yang dianggap rasional. Boneka tidak perlu dipaksa; ia sudah memahami kepentingan siapa yang harus dijaga. Di titik ini, negara kehilangan otonomi kebijakan.

Untuk memastikan semua tetap berjalan tanpa gangguan, dikerahkan Buzzer. Mereka bukan sekadar pendukung, melainkan mesin produksi realitas semu. Fakta ditenggelamkan oleh opini, kritik dicap ancaman, kebenaran dikalahkan oleh repetisi. Hannah Arendt menulis, “The ideal subject of domination is not one who believes lies, but one who can no longer distinguish between truth and falsehood.” Ketika publik lelah membedakan, kekuasaan bekerja tanpa perlawanan.

Dan di puncak piramida, berdiri Bandar. Ia bukan operator, melainkan pemilik permainan. Jarang tampil, nyaris tak tersentuh, tetapi menentukan arah besar: siapa maju, siapa dilindungi, siapa disingkirkan. Inilah wajah oligarki, seperti dijelaskan Jeffrey Winters—segolongan kecil pemilik kekayaan yang menggunakan kekuatan materialnya untuk mengendalikan negara demi melindungi akumulasi mereka. Negara tidak runtuh; ia dikerangkeng segelintir elit. Hukum dibelokkan, demokrasi dipersempit, kebijakan disandera.

Pemilu tetap berlangsung, tetapi hanya sebagai prosedur. Kedaulatan rakyat tidak pernah sampai ke bilik suara,  mati dibunuh amplop "serangan fajar" . C. Wright Mills menyebutnya power elite—lingkaran kecil yang menguasai politik, ekonomi, dan hukum sekaligus. Demokrasi hidup sebagai ritual, mati sebagai nilai.

Maka Indonesia hari ini layak disebut Republik 6B: negara yang dijalankan oleh bandit yang legal, dihibur badut yang riuh, dioperasikan broker yang lihai, dipimpin boneka yang patuh, dibungkam buzzer yang bising, dan dikendalikan bandar yang tak terlihat. Republik ini belum runtuh—tetapi sedang kehilangan dirinya sendiri, pelan-pelan, tanpa suara.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Sidang 6 Agustus Bukan Kemenangan yang Dianulir

Jumat, 31 Juli 2026 | 04:05

Jakarta Libatkan Kawasan Aglomerasi dalam Lestarikan Budaya Betawi

Jumat, 31 Juli 2026 | 04:01

Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Bisa Dimulai dari Pasar Tradisional

Jumat, 31 Juli 2026 | 03:44

Timnas Garuda Bidik Tiga Poin dari Timor Leste

Jumat, 31 Juli 2026 | 03:17

Hariman hingga Bursah Zarnubi Ramaikan Peluncuran Enam Buku Isti Nugroho

Jumat, 31 Juli 2026 | 03:00

Wakapolri-Wamenhut Konsolidasi Hadapi El Nino dan Karhutla

Jumat, 31 Juli 2026 | 02:23

Pembunuh Perempuan di Kamar Kos di Grogol Petamburan Dibekuk

Jumat, 31 Juli 2026 | 02:13

Fahira Idris Sodorkan Tujuh Rekomendasi Bangun Jakarta

Jumat, 31 Juli 2026 | 02:02

Kawasan Transmigrasi Harus Punya Daya Tarik Investasi

Jumat, 31 Juli 2026 | 01:39

Peluncuran Enam Buku

Jumat, 31 Juli 2026 | 01:28

Selengkapnya