Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti (RMOL Ahmad Satryo)
Rencana Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satgas atau Badan khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana, didukung penuh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti.
Menurut Azis, langkah tersebut merupakan arah kerja konkret negara dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya ingin mulai dengan satu hal yang sederhana. Bencana itu tidak menunggu rapat selesai. Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita,” ujar Azis dalam keterangannya, Selasa.
Ia menilai arahan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet pada Senin, 15 Desember 2025, menunjukkan kehadiran negara yang tegas dan terukur, terutama dalam memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Patut kita dukung dengan kepala dingin, dada yang lebar dan kerja cepat. Negara hadir, situasi dipantau, dan kita masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja kongkret,” tegas Legislator Gerindra ini.
Azis kemudian mengibaratkan penanganan bencana seperti sistem kerja mesin. Menurutnya, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi harus berjalan selaras agar pemulihan tidak tersendat.
“Tanggap darurat itu rehabilitasi dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dinaikkan/dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi. Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama,” jelasnya.
Azis pun mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola lama penanganan bencana yang hanya riuh di awal, namun minim penyelesaian substansi di lapangan. Karena itu, kata dia, Satgas atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berfungsi sebagai mesin pemulihan, bukan sekadar tambahan lembaga birokrasi.
“Ini harus satu komando, satu data, satu target, dan satu ritme dari pusat sampai daerah. Bukan tambahan stempel, apalagi menambah kerumitan,” tegasnya.
Di sisi lain, Azis juga menyoroti masalah klasik pascabencana yang kerap terjadi, yakni kebocoran waktu akibat tarik-menarik kewenangan dan lambannya proses administrasi.
“Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur. Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja, sedikit kerja seolah-olah masalah beres,” katanya.
Atas dasar itu, Azis pun mendukung penuh arahan Presiden Prabowo agar penanganan pascabencana dieksekusi secara cepat, jelas, dan terukur.
“Saya mendukung penuh arahan Presiden, untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.
Prabowo menegaskan kondisi bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah masih terkendali dan terus dipantau langsung oleh pemerintah pusat.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, pemerintah akan segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak melalui mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat dan terkoordinasi.
“Kita sudah merencanakan, segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian tetap,” kata Prabowo.
