Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global (Foto: Istimewa)
Masyarakat Indonesia akhirnya memiliki panduan yang lebih ringkas dan memikat untuk memahami perjalanan epik bangsa.
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia baru-baru ini meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global.
Buku ini disusun dalam sepuluh jilid utama serta satu jilid faktaneka dan indeks yang melibatkan 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia. Alih-alih menyajikan kronologi yang melelahkan, para sejarawan memilih untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain dalam percaturan global, mulai dari zaman purba hingga detik-detik Reformasi.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menjelaskan bahwa sepuluh jilid buku ini tidak dimaksudkan untuk menuliskan sejarah Indonesia secara menyeluruh dan detail, melainkan menghadirkan sorotan utama perjalanan bangsa.
“Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap, mungkin harusnya seratus jilid. Jadi ini adalah highlight dari perjalanan bangsa, dari masa prasejarah sampai era Reformasi,” ujar Fadli Zon di Jakarta, dikutip Selasa 16 Desember 2025.
Rangkaian buku ini dibuka dengan Jilid 1, Akar Peradaban Nusantara, yang mengulas fondasi awal kehidupan manusia di wilayah Nusantara. Mulai dari dinamika prasejarah hingga lahirnya masyarakat awal, jilid ini menegaskan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban tertua dunia. Salah satu sorotan pentingnya adalah pembahasan pemulangan fosil Java Man (Homo erectus) ke Tanah Air sebagai simbol kedaulatan budaya dan peradaban.
Jilid 2 dan Jilid 3, bertajuk Nusantara dalam Jaringan Global, mengupas intensitas hubungan Nusantara dengan dunia luar, terutama India, Tiongkok, dan Persia. Interaksi tersebut membentuk jaringan perdagangan maritim, pertukaran budaya, serta menanamkan nilai pluralitas yang menjadi ciri khas Indonesia hingga kini.
Masuknya bangsa Barat menjadi fokus Jilid 4, Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, yang merekam dinamika persaingan, pertemuan, hingga kerja sama antara kekuatan Eropa dan entitas politik lokal.
Kesadaran nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan diulas dalam Jilid 6, Pergerakan Kebangsaan. Sementara itu, Jilid 7, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945–1950), mengkaji dinamika pascaproklamasi hingga kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Periode awal kemerdekaan dibahas dalam Jilid 8, Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi, dan Kepemimpinan Internasional (1950–1965). Jilid ini menyoroti upaya integrasi nasional, berbagai konflik internal, serta peran Indonesia di panggung internasional.
Era Orde Baru kemudian diulas dalam Jilid 9, Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru (1967–1998), sebelum ditutup dengan Jilid 10, Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998–2024), yang menggambarkan dinamika politik dan demokrasi Indonesia hingga masa kini.
Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amelia Fauzia, menilai kehadiran buku ini sebagai tonggak penting dalam historiografi nasional.
“Ini pencapaian luar biasa dan bersejarah. Kita sudah lama membutuhkan buku sejarah yang lebih komprehensif dengan temuan dan data terbaru. Buku ini diharapkan menjadi rujukan penting, khususnya bagi mahasiswa,” tuturnya.
Namun, Amelia juga menekankan tantangan ke depan, yakni bagaimana memastikan buku ini dapat menjangkau generasi muda yang pola belajarnya semakin beragam.
“Generasi Z banyak belajar sejarah dari luar teks cetak, terutama melalui media digital. Ini tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan sejarah publik,” katanya.
Fadli Zon menambahkan bahwa penerbitan buku ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan menuju 80 tahun Indonesia merdeka. Ke depan, Kementerian Kebudayaan berencana menyusun buku-buku sejarah tematik lainnya, termasuk sejarah kerajaan-kerajaan besar dan fase-fase penting perjuangan bangsa.
Ia menegaskan bahwa penulisan Sejarah Indonesia ini tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan demi kepentingan bangsa di masa depan.
“Ini upaya merawat ingatan kolektif. Pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam demokrasi kita,” pungkasnya.
