Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyediaan rumah relokasi yang layak di zona merah dinilai mendesak demi keselamatan dan pemenuhan hak dasar warga terdampak bencana.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, meninjau langsung kondisi pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah terdampak lainnya. 

Hingga 17 Desember 2025, status tanggap darurat di Tanah Datar masih berlaku, sementara di tingkat provinsi hingga 22 Desember 2025. Seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat terus berupaya mempercepat pemulihan awal.


Kemajuan juga terlihat pada perbaikan Jalan Lembah Anai. Saat ini kendaraan roda dua sudah dapat melintas, dan akses kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025. Hal ini mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi.

Dalam dua pekan terakhir, Shadiq menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, serta ketidakpastian relokasi rumah di zona merah. Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk mendorong langkah cepat pemerintah.

Shadiq juga menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah.

“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat—melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025. 

Anggota Komisi XIII DPR itu menegaskan bahwa penanganan bencana berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan martabat dan harapan warga.

“Kita bukan sekadar membangun dinding dan atap, melainkan membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi agar masyarakat Tanah Datar bangkit dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya