Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyediaan rumah relokasi yang layak di zona merah dinilai mendesak demi keselamatan dan pemenuhan hak dasar warga terdampak bencana.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, meninjau langsung kondisi pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah terdampak lainnya. 

Hingga 17 Desember 2025, status tanggap darurat di Tanah Datar masih berlaku, sementara di tingkat provinsi hingga 22 Desember 2025. Seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat terus berupaya mempercepat pemulihan awal.


Kemajuan juga terlihat pada perbaikan Jalan Lembah Anai. Saat ini kendaraan roda dua sudah dapat melintas, dan akses kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025. Hal ini mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi.

Dalam dua pekan terakhir, Shadiq menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, serta ketidakpastian relokasi rumah di zona merah. Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk mendorong langkah cepat pemerintah.

Shadiq juga menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah.

“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat—melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025. 

Anggota Komisi XIII DPR itu menegaskan bahwa penanganan bencana berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan martabat dan harapan warga.

“Kita bukan sekadar membangun dinding dan atap, melainkan membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi agar masyarakat Tanah Datar bangkit dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya