Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyediaan rumah relokasi yang layak di zona merah dinilai mendesak demi keselamatan dan pemenuhan hak dasar warga terdampak bencana.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, meninjau langsung kondisi pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah terdampak lainnya. 

Hingga 17 Desember 2025, status tanggap darurat di Tanah Datar masih berlaku, sementara di tingkat provinsi hingga 22 Desember 2025. Seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat terus berupaya mempercepat pemulihan awal.


Kemajuan juga terlihat pada perbaikan Jalan Lembah Anai. Saat ini kendaraan roda dua sudah dapat melintas, dan akses kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025. Hal ini mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi.

Dalam dua pekan terakhir, Shadiq menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, serta ketidakpastian relokasi rumah di zona merah. Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk mendorong langkah cepat pemerintah.

Shadiq juga menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah.

“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat—melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025. 

Anggota Komisi XIII DPR itu menegaskan bahwa penanganan bencana berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan martabat dan harapan warga.

“Kita bukan sekadar membangun dinding dan atap, melainkan membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi agar masyarakat Tanah Datar bangkit dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

Energi Bersih Semakin Diminati Sektor Industri dan Bisnis

Jumat, 23 Januari 2026 | 20:09

Relawan Bara JP Hapus Nama Jokowi

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:52

Pengelola Apartemen Jakarta Utara Bantu Polisi Putus Rantai Peredaran Narkoba

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:24

Produk Warga Binaan Didorong Masuk Kopdes Merah Putih

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:01

Wamenkomdigi Tegaskan Jaringan di Sumbar dan Sumut Hampir Pulih 100 Persen

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:52

Sinergi untuk Akselerasi, Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:45

Raja Maroko Puji Soliditas Nasional di Piala Afrika 2025

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:27

Iran Batasi Akses Internet demi Putus Komando Teroris Asing ke Perusuh

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:05

Kasus Kuota Haji: Dito Ariotedjo Ungkap hanya Ditanya Satu Pertanyaan Soal Fuad Hasan

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:59

Kongres XXII: Sujahri-Amir Tidak Sah Pimpin GMNI

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:43

Selengkapnya