Pemprov DKI Perketat Pengawasan Gedung Usai Kebakaran Maut Ruko Terra Drone

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh gedung di Jakarta menyusul insiden kebakaran di rumah perkantoran PT Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa.

"Jadi saya sudah meminta, dan dalam minggu-minggu ini kita segera mengecek kembali semua gedung yang ada," ujar Pramono, di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Desember 2025.

Menurutnya, masalah utama kebakaran terjadi karena adanya ketidaksesuaian bangunan dengan standar keselamatan dan evakuasi. Insiden kebakaran, sering kali terjadi pada bangunan yang didirikan tanpa memenuhi kelengkapan persyaratan dan keselamatan yang memadai.

"Memang problem utamanya adalah gedung tersebut tidak dipersiapkan dengan rescue kalau terjadi kebakaran," kata Pramono.

Meskipun diketahui memiliki sistem pemadam seperti hidran, bangunan tersebut dinilai melanggar aturan, terutama terkait jalur evakuasi. Kondisi ini menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat peristiwa ini.

"Ini kan pasti dibangun tanpa aturan yang kalau saya lihat struktur dan sebagainya, pasti mereka melanggar aturan. Karena apa? Tangganya kecil banget. Dan itulah menyebabkan beberapa orang yang enggak bisa turun ke bawah," lanjutnya.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung sepenuhnya biaya pemakaman bagi korban meninggal dan biaya perawatan medis bagi korban luka-luka.

Peristiwa kebakaran menimpa sebuah ruko milik PT Terra Drone, di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat kejadian ini, sebanyak 22 korban meninggal dunia terdiri dari 15 perempuan dan tujuh pria. Selain itu, dua orang juga mengalami luka-luka.

Terhadap para korban, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menanggung seluruh biaya pemakaman dan pengobatan.