Berita

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal. (Foto: Dokumentasi Narasumber)

Politik

PRIMA Desak Presiden Prabowo Tegur Kada yang Mangkir Saat Bencana

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 11:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menyuarakan dukungan penuh agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Daerah (Kada) di Sumatera yang dinilai lepas tangan atau meninggalkan wilayahnya di tengah bencana alam.

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, menegaskan bahwa dalam situasi darurat, kehadiran pemimpin di lapangan adalah kunci vital penanganan.

“Dalam kondisi darurat, kepala daerah seharusnya berada di tengah masyarakat. Kehadiran pemimpin di lapangan penting untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat,” ujar Alif dalam keterangannya, Selasa 9 Desember 2025. 


Menurut Alif, ketidakhadiran Kada akan mengganggu koordinasi dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memperlambat respons dan bantuan bagi rakyat. Penanganan bencana membutuhkan soliditas, gotong royong, dan kerja sama yang baik antara Pusat dan Daerah.

Alif menyampaikan apresiasinya atas keseriusan Presiden Prabowo. Kehadiran Presiden yang sudah dua kali di Aceh dalam seminggu terakhir menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat terhadap keselamatan rakyat.

“Dalam satu minggu terakhir, Presiden sudah dua kali hadir di Aceh. Ini menunjukkan keseriusan beliau untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan tepat dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Ia juga yakin Presiden akan menindak tuntas akar masalah bencana, termasuk mengungkap pelaku pembalakan liar, sebuah isu yang berulang kali ditekankan Presiden. 

"Presiden Prabowo tidak main-main dalam hal-hal yang membahayakan nyawa rakyat Indonesia," tutup Alif.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya