Berita

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal. (Foto: Dokumentasi Narasumber)

Politik

PRIMA Desak Presiden Prabowo Tegur Kada yang Mangkir Saat Bencana

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 11:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menyuarakan dukungan penuh agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Daerah (Kada) di Sumatera yang dinilai lepas tangan atau meninggalkan wilayahnya di tengah bencana alam.

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, menegaskan bahwa dalam situasi darurat, kehadiran pemimpin di lapangan adalah kunci vital penanganan.

“Dalam kondisi darurat, kepala daerah seharusnya berada di tengah masyarakat. Kehadiran pemimpin di lapangan penting untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat,” ujar Alif dalam keterangannya, Selasa 9 Desember 2025. 


Menurut Alif, ketidakhadiran Kada akan mengganggu koordinasi dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memperlambat respons dan bantuan bagi rakyat. Penanganan bencana membutuhkan soliditas, gotong royong, dan kerja sama yang baik antara Pusat dan Daerah.

Alif menyampaikan apresiasinya atas keseriusan Presiden Prabowo. Kehadiran Presiden yang sudah dua kali di Aceh dalam seminggu terakhir menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat terhadap keselamatan rakyat.

“Dalam satu minggu terakhir, Presiden sudah dua kali hadir di Aceh. Ini menunjukkan keseriusan beliau untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan tepat dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Ia juga yakin Presiden akan menindak tuntas akar masalah bencana, termasuk mengungkap pelaku pembalakan liar, sebuah isu yang berulang kali ditekankan Presiden. 

"Presiden Prabowo tidak main-main dalam hal-hal yang membahayakan nyawa rakyat Indonesia," tutup Alif.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya