Kerugian Korupsi Chromebook Era Nadiem Bertambah jadi Rp2,1 Triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengupdate nilai kerugian di dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat masa kepemimpinan Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2022.

Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung, Riono Budisantoso menjelaskan kerugian negara akibat kasus korupsi itu bertambah menjadi Rp2,1 triliun dari yang tadinya Rp1,9 triliun.

"Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp2,1 triliun," kata Riono di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Desember 2025.

Dari hasil perhitungan kerugian negara, lanjut Riono, diperoleh angka berlebih harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.719,74 (1,5 triliun) dan pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat senilai Rp 621.387.678.730,00 (621 miliar).

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka yakni Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Jurist Tan selaku Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Menteri Nadiem Makarim, Ibrahim Arief selaku konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Para tersangka diduga melakukan persekongkolan jahat berujung korupsi terhadap program digitalisasi terkait bantuan laptop Chromebook dengan anggaran keseluruhan Rp9,3 triliun yang berujung kerugian negara Rp1,9 triliun.

Mereka dijerat dengan Pasal 1 Ayat 14 juncto Pasal 42 Ayat 1 juncto Pasal 43 Ayat 1 UU 30/2016 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 131 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.