Berita

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Mensos: Presiden Prabowo Sangat Berpihak Penyandang Disabilitas

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 20:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Presiden Prabowo Subianto memiliki kepedulian khusus terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu tercermin dalam asta cita presiden dan Inpres 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"DTSEN mencakup data-data penyandang disabilitas secara rinci.  Menurut Pak Presiden, kalau data valid dan sesuai kenyataan, maka program yang dirancang akan tepat sasaran dan berdampak," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang diselenggarakan Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.

Ia menyebut Indonesia tidak pernah memiliki data tunggal penyandang disabilitas sebelum ada DTSEN. Data ini menampilkan potret penyandang disabilitas seluruh Indonesia dengan tingkat kehidupan dan ukuran yang sudah ditentukan.


"Kita beri kartu penyandang disabilitas. Dengan kartu itu diharapkan nanti akan ada layanan-layanan yang bisa diberikan pemerintah baik dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan," katanya.

Data tersebut juga menampilkan kategori penyandang disabilitas, mulai dari disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensori lainnya. Data ini juga berisi informasi by name dan by address.

Oleh karenanya, sosok yang akrab disapa Gus Ipul ini mengajak seluruh organisasi penyandang disabilitas untuk proaktif memverifikasi DTSEN. Jika ada yang keliru, maka data ini bisa dikoreksi.

"Nanti ada kartunya, di samping NIK, ada nomor registrasi penyandang disabilitasnya. Tahun ini sudah 1 juta lebih, target kami tahun depan lebih besar lagi. Sehingga para penyandang disabilitas punya identitas yang cukup jelas," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya