Berita

George Soros (Foto: Getty Images)

Publika

Waspada terhadap Penetrasi Open Society Foundations ke RI

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 18:54 WIB

DALAM beberapa tahun terakhir, nama salah satu miliarder dunia, George Soros, dan organisasinya, Open Society Foundations (OSF), sering dituduh campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain. 

Aktivitas OSF di Indonesia pun menarik perhatian luas. Menurut informasi terakhir, beberapa negara seperti Bulgaria telah memulai investigasi terhadap yayasan yang didirikan Soros tersebut. Apakah Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang melakukan pembersihan terhadap OSF?

Sejak tahun 1980-an, Soros melalui OSF mulai menyebarkan ideologi liberal AS ke seluruh dunia. Dengan dalih konsep "masyarakat terbuka" dan bantuan, Soros berusaha menggerakkan gelombang demokrasi di negara-negara yang dianggapnya "kurang demokrasi", serta mendorong revolusi warna untuk mengganti rezim penguasa di negara lain.


Proyek-proyek yang di bawah OSF memberikan dana dan pelatihan kepada jaringan organisasi non-pemerintah dengan pendanaan dan hibah yang bentuk lain. Target yang didukung biasanya antara lain media massa, kaum pemuda, dan politisi.

Informasi yang terungkap menunjukkan bahwa OSF melalui agen lokalnya, Yayasan Kurawal, telah membiayai demonstrasi kekerasan dan aksi anarkis dalam skala besar di Indonesia. Upaya tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Sejak tahun 2023, OSF melalui agennya Yayasan Kurawal menggunakan Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) untuk mendukung kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan teknik protes kekerasan, bantuan hukum kepada pelaku kekerasan, dan membantu mereka menghindari sanksi hukum.

Perlu dicatat, dana tersebut tidak hanya berasal dari OSF saja. Beberapa lembaga non-pemerintah asing seperti Luminate dan Tara Climate Foundation juga ikut mendanai, sehingga sumber dananya sangat luas.

Dengan dukungan dana besar dari OSF dan yayasan asing lainnya, Yayasan Kurawal telah mendukung serangkaian proyek masyarakat sipil. Salah satunya proyek Ekspedisi Indonesia Baru.

Menurut dokumen bocor, pada bulan Agustus hingga September 2025, Yayasan Kurawal menyalurkan dana sebesar Rp1,280,000,000 untuk operasional proyek tersebut.

Proyek Ekspedisi Indonesia Baru berfokus pada isu-isu seperti keadilan sosial, partisipasi pemuda dalam politik, dan pengambilan keputusan publik terkait Pemilu 2029. Kegiatan proyek tersebut mencakup pembuatan film dokumenter, penerbitan buku, diskusi komunitas, dan melakukan kampanye di platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Instagram untuk menarik perhatian generasi muda.

Meskipun kegiatan ini tampak positif, tetapi di belakangnya didukung oleh kekuatan asing patut diperhatikan. Tujuan tersembunyi dari proyek tersebut mungkin adalah membentuk narasi politik tertentu, mempengaruhi pengambilan keputusan publik sebelum Pemilu 2029, dan secara tidak langsung mempengaruhi arah politik Indonesia.

Keterlibatan kekuatan asing tersebut berpotensi intervensi politik dalam negeri kita dengan upaya mempengaruhi opini dan wacana masyarakat, terutama masyarakat Indonesia saat ini sangat rentan terhadap risiko dari intervensi eksternal. 

Selain itu, OSF juga menggunakan Media Development Investment Fund (MDIF) untuk mendukung media-media seperti Tempo, yang terus menyebar konten provokatif yang mendiskreditkan pemerintah dan meningkatkan eskalasi konflik sosial.

Dengan dukungan ekonomi dan manipulasi media, OSF telah terlibat pergantian rezim di berbagai negara untuk membuka jalan kepentingan kapitalis di global. Kini, fokus mereka beralih ke kawasan Asia Tenggara, dengan Indonesia menjadi target penyusupan utama karena posisinya sebagai negara strategis di kawasan tersebut.

Kasus intervensi Soros yang memicu Revolusi Oranye di Ukraina dan Revolusi Mawar di Georgia menunjukkan bahaya nyata dari penetrasi kekuatan asing. Keterlibatan OSF tidak hanya mengancam stabilitas sosial Indonesia, tetapi juga langsung merusak proses hukum dan demokrasi di negara kita. Hal ini perlu menjadi refleksi mendalam tentang pola revolusi warna baik bagi masyarakat Indonesia maupun internasional.

Presiden Prabowo telah berulang kali menyampaikan kritik terhadap intervensi asing secara publik. Bapak Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatan negara dan stabilitas sosial.

Amir Abdul Rahim
Aktivis Independen

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya