Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Pemerintah Siapkan Huntara Tipe 36 untuk Korban Bencana, Anggaran Rp30 Juta per Unit

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 12:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara segera dimulai. 

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh, Minggu, 7 Desember 2025.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa pemerintah akan menyiapkan huntara tipe 36 sebagai tempat tinggal sementara yang lebih layak bagi para korban bencana.


“Luasnya tipe 36, 8 kali 5, Bapak Presiden. Jadi daripada mereka tinggal di tenda ini, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ujar Suharyanto dalam rapat tersebut.

Presiden Prabowo kemudian menanyakan detail anggaran yang diperlukan untuk pembangunan setiap unit huntara. Suharyanto menjawab bahwa anggaran yang dibutuhkan telah dihitung secara efisien yakni Rp30 juta per unit.

“Harganya sekitar Rp30 juta, Bapak Presiden, satu hunian untuk sementara,” ucapnya.

Prabowo juga memastikan fasilitas dasar bagi warga harus dipenuhi, termasuk sanitasi. Suharyanto menegaskan bahwa huntara akan dibangun lengkap.

“Ada WC kamar mandi, siap di dalam satu,” jawab Kepala BNPB.

Selain itu, Suharyanto menyebut Huntara akan dibangun oleh Satgas TNI-Polri. Ia juga menceritakan salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Negara menegaskan bahwa penyediaan lahan tidak boleh menjadi hambatan. Bahkan Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan demi kepentingan masyarakat.

"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Prabowo.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

UPDATE

Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Sebaiknya Diadili di Pengadilan Sipil

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:05

Tiga Kecelakaan di Tol Jateng Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:01

Kejahatan Perang Trump

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:36

Hadiri Jakarta Bedug Festival, Pramono Tekankan Kebersamaan Sambut Idulfitri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:14

Kenapa Pemimpin Iran Mudah Sekali Diserang Israel-AS

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:07

Bamsoet Apresiasi Kesigapan TNI dan Polri Tangani Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:23

Hukum Militer, Lex Specialis, dan Ujian Akuntabilitas dari Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:04

Korlantas Gagal Tangani Arus Mudik

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:00

Dokter Tifa Ngaku Dikuatkan Roy Suryo yang Masih Waras

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:29

Air Keras dari Orang Dalam

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:11

Selengkapnya