Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang memilih berangkat umrah di tengah bencana besar yang melanda wilayahnya.
Sindiran itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana se-Sumatera di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025.
Di awal arahannya, Presiden terlebih dahulu menyapa para bupati Aceh yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo.
Kepala Negara kemudian melontarkan pernyataan tegas yang dinilai menyinggung langsung kasus Mirwan.
Prabowo bahkan secara terbuka meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan terhadap kepala daerah yang meninggalkan warganya saat bencana.
“Kalau yang mau lari lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tindakan meninggalkan rakyat saat bencana merupakan pelanggaran serius.
“Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana,” kata Prabowo.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang sebelumnya diketahui berangkat umrah di saat daerahnya berstatus darurat bencana.
Foto-foto keberangkatan Mirwan bersama keluarga beredar di media sosial melalui unggahan akun biro perjalanan umrah yang ia gunakan.
Partai Gerindra pun mengambil langkah tegas dengan memecat Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan keputusan itu diambil karena tindakan Mirwan dinilai bertentangan dengan tanggung jawab seorang pemimpin.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Polemik semakin mencuat setelah terungkap bahwa Mirwan sebelumnya telah mengajukan izin ke luar negeri kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), namun ditolak.
