Soal Rapat Pleno, Gus Yahya Singgung Keputusan Syuriyah Bermasalah

Keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang meminta Yahya Cholil Staquf mundur atau diberhentikan dari Ketua Umum PBNU dianggap bermasalah, sehingga semua keputusan turunannya juga tak bisa diterima. 

Hal itu diungkap Gus Yahya usai menghadiri Silaturahim bersama para Kiai Sepuh dan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 6 Desember 2025. 

Di dalam forum itu, Gus Yahya menyampaikan penjelasan menyeluruh terkait berbagai persoalan internal yang berkembang dalam beberapa hari terakhir sekaligus menekankan pentingnya menjaga tatanan organisasi agar tidak runtuh di tengah gejolak.

Ia juga menanggapi pernyataan Rais Syuriyah PBNU Prof M Nuh bahwa Silaturahim di Tebuireng tidak mengubah keputusan Rapat Harian Syuriyah. 

"Mau berpengaruh atau tidak, monggo. Tetapi secara substansi, Rapat Harian Syuriyah itu bermasalah. Pertama, saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi," ujarnya.

"Bahkan sampai sekarang saya dicegah untuk menjelaskan secara terbuka. Kedua, keputusan tersebut diambil di luar kewenangan sehingga semua turunan dari keputusan itu juga bermasalah," sambung Gus Yahya. 

Ia juga mengungkapkan, apabila Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-10 Desember 2025 tetap berlangsung dan didasarkan kepada Risalah Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 Desember 2025, maka Rapat Pleno itu juga tidak memiliki dasar hukum yang sah. 

"Kalau Pleno itu mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah, maka semua ikutannya bermasalah," tegas Gus Yahya.

Gus Yahya juga menyinggung isu audit dan laporan keuangan yang sebelumnya dijadikan dasar tuduhan kepada dirinya. 
"Saya kira itu sudah jelas di publik. Auditor sudah mundur karena opininya dimanipulasi. Data audit sementara diminta lalu dijadikan dasar tuduhan yang tidak berdasar. Ahli hukum juga sudah bicara. Semuanya sudah bicara," tegasnya.